Jangan Berganti Kuda Selagi Nyebrang Kali

Jangan Berganti Kuda Selagi Nyebrang Kali

Oleh : A.M. Hanafi 

Pemuda-Pelopor Proklamasi Exponent Angkatan 45.

Kepada Bangsa Indonesia Tercinta,

Assalamu’alaikum W.W.,

1. Dari berita-berita yang kuterima sampai permulaan November 2000, terbayang bahwa Presiden Gus Dur sedang dicancang jadi sasaran kritik yang bermuatan ancaman-ancaman yang berat.

      Dr. Amien Rais, Ketua M.P.R. dengan gaya khas mengancam dan menuntut Presiden Gus Dur mundur, demikian pula A.M. Fatwa, wakil ketua D.P.R. Maunya supaya lebih serem, maka berkoar-koarlah mereka: “Sekarang kita tinggal menung­gu bagaimana moral perjuangan mahasiswa akan ikut mendukung tuntutan kami itu.” Nanti akan saya tunjukkan bagaimana massa pemuda/mahasiswa pernah dibohongi oleh kaum reformis palsu — pseudo-reformisten. Suara Merdeka Cyber News, menulis, bahwa walaupun Mega sudah mengatakan ingin mempertahankan Gus Dur, pakar politik LIPI, Dr. Hermawan Sulistyo masih saja mengatakan: “Megawati harus siap menggantikan Presiden Gus Dur”. Bila benar sikap Mega demikian, saya akan berseru bravo Mega! Itu sikap satria seperti Bung Karno, juga bravo Gus Dur! Saya kutip di sini pepatah Arab yang paling cocok untuk menggambarkan berkoar-koarnya mulut-mulut  besar itu: “Biar anjing meraung Kafilah lalu.” Tak usah groggy!

      Keadaan yang kacau itu ditambah lagi dengan satu ilustrasi pesimisme yang melodramatis oleh Ahmad Syafi’i Ma’arif, tokoh politik tinggi sebab beliau ini Ketua PP Muhammadiyah. Saya tahu arti penting sejarah Muhammadiyah itu; semasa masih remaja saya anggota H.W., kemudian bersama-sama Bung Karno pada tahun 1938 mendaftar menjadi anggota Muhammadiyah di Bengkulu.

      “Indonesia di ambang senja”, kata A.S. Ma’arif itu di Majalah Tempo sambil menggendong nama besar Prof. Arnold J. Toynbee, penulis sejarah yang linuhung. Tapi saya lebih cenderung kepada, misalnya Bernard Dham, Ben Anderson, George Kahin, ketiganya profesor, yang telah menulis sejarah tentang revolusi kemerdekaan Indonesia. Kepada mereka itu saya mengucapkan terima kasih banyak.

2. Sebagai politikus kawakan yang tak pernah berhenti berjuang, yang berprinsip dan setia pada Sumpah Proklamasi, saya termenung memohon ke Ridhonya Allah bagi Bangsa Indonesia yang berjuang membela cita-cita nasionalnya Pancasila, dan mohon dikasihani ummatnya yang punya mata tak melihat punya kuping tak mendengar, agar bangsa ini bisa kuat maju mengejar ketinggalan zamannya. Maka saya cabut dari untaian pepatah purba yang universal dimiliki oleh semua bahasa bangsa-bangsa besar : “Jangan berganti kuda selagi nyeberang kali.”

     Bangsa yang  punya keinginan untuk maju lahir dan batin, ideal dan material, tidak ketinggalan zaman, haruslah tahu zamannya, kenali sejarahnya dan sejarah dunia yang kita punyai bersama ini. Sejarah, sejarah, sekali lagi sejarah untuk menginsyafi lagi dari mana asalnya kita datang, dan untuk mengetahui di mana dan bagaimana keadaan kita sekarang — juga untuk siap diri ke mana kita harus pergi, untuk besok dan selanjutnya.

     Saya yakin pepatah nenek-moyang kita yang arif dan bijaksana itu, adalah tepat kalau kita pasang atau pancangkan di pintu pagar kaum yang seakan buta mata dan buta hati dan tuli kupingnya itu, yang menyebabkan mereka masa bodo akan realita keadaan kita yang amat mengeneskan sekarang ini. Ketahuilah:

     Pertama: Kita sekarang ini nyata sedang berada di tengah-tengah sebuah sungai atau kalinya sejarah dengan arus yang dahsyat gulung-gemulung, di mana sebahagian dari arus itu ingin menarik-narik kita untuk ikut tenggelam bersama sejarah kediktatoran Orba kontra demokrasi yang dihujat dan dikutuk oleh perjuangan rakyat yang dipelopori oleh pemuda/mahasiswa. Rakyat dan para pemuda/mahasiswa itulah yang sudah pasang dada (untuk meminjam istilah Jendral Kemal Idris) membuat lengser Jendral Suharto, kekuasaan yang dimitoskan 32 tahun sebagai kekuatan yang tak terkalahkan.

     Kedua: Tepian atau daratan reformasi yang mau kita capai ternyata masih jauh, tangan masih menggapai-gapai belum mampu juga jari-jari tangan menyentuhnya. Kita belum sampai ke tepian reformasi, tujuan tempat kita berlabuh.

     Ketiga: Persoalan memperbaiki krisis multi dimensi akibat ulah pemerintahan rezim Orba yang diderita negara dan bangsa — di dalam dan di luar negeri — tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Semua itu kita tahu dengan jelas.

     Keempat: Apakah kita tidak berani mengenali jati-diri kita sendiri, dan diam-diam bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa banyak kesertaan kita, dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap krisis multi dimensi yang sedar atau tidak sedar turut kita membuatnya? Jangan berhipokrisi, jangan munafik, sebab bila kita jujur, kita ketemu Tuhan  lima kali sehari!  Oleh karena itu tidak adil kalau Gus Dur dicancang jadi sasaran.

     Maafkan saya.  Secara legal saya berhak bicara berlandaskan moral kesedaran politik dan sejarah perjuangan revolusioner, sebab saya berdiri di garis depan, setia kepada Dwi Tunggal Bung Karno-Bung Hatta, sampai dibuang ke luar negeri bersama seluruh keluarga, namun tetap kepala tegak bertahan sebagai exponent Angkatan 45. Oleh karena itu, qua pengalaman dan sejarah hidupku dengan bimbingan Allah saya tidak bisa langsung dipertanggung-jawabkan atas krisis akibat regim Orba yang korup, kolusi, dan nepotis itu. Syukur, Tuhan menyelamatkan saya sekeluarga untuk tidak ikut menikmati segala kekayaan dan kemewahan haram yang dihasilkan berkat keserakahan yang tak kenal batas oleh manusia munafik dan pengkhianat seperti Jendral Suharto itu! Oh, saya kenal dia. Baca: “A.M. Hanafi Menggugat”.

    Kelima: Dengan empat macam alasan tersebut, saya pikir saya patut bicara di sini blak-blakan. Basta itu slandering! Stop itu pergunjingan yang seperti pepatah bilang: “Si periuk berkoar-koar si kuwali hitam pantatnya”, padahal kita semua tahu bahwa si periuk dan si kuwali sama-sama hitam pantat mereka. Sudahilah hingga itu saja! Malulah sedikit pada pemuda angkatan baru yang akan muncul nanti menggantikan kita nun di sana, di seberang sungai itu kelak!

***

Tak usahlah kita bersedih hati, lalu jadi pesimis menghadapi kejadian yang tidak waras dan tidak wajar ini, memalukan bangsa, sehingga saya yang sementara ini masih terpaksa di luar negeri jadi malu sendirian.

     Saya tidak melihat keadaan ini seperti dibayangkan bapak Ahmad Syafi’i Ma’arif, namun punya respek kepadanya, sebab maksudnya baik! Maksudnya meng-elingkan mereka yang seperti sedang kesurupan di dalam busanya segelas bir untuk menjatuhkan Gus Dur dan menaikkan Amien Rais .… Bir itu haram, dilarang, kan? Ohoo, nanti mereka akan tenang. Kalau tidak mau tenang juga, “mbahnya keadaan” akan membuatnya tenang. Kalau tidak terlambat!

     Saya punya persepsi lain dari Pak A.S. Ma’arif. Mata harapan saya tertukik kepada para calon pemuda angkatan baru, grassroot of the society — akar rumput masyarakat —  yaitu kaum marhaen. Dalam sejarah bangsa kita, mereka itulah dalam kenyataan melahirkan tokoh-tokoh raksasa, seperti H.O.S. Tjokroaminoto, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Wahid Hasyim, Bung Karno, Bung Hatta dan lainnya. Maka, marilah kita dengung­kan kembali sajak yang dinyanyikan Bung Karno masa mudanya di Partindo dulu:

Lihat di Timur Matahari bercahaya,

Bangunlah segera Kawan Semua,

Mari menyusun Barisan kita,

Barisan Pemuda Indonesia.

Ya, ya, pemuda kita adalah harapan bangsa!

Mereka itu adalah bunga harapan bangsa. “Ze zijn de bloemen der Natie.” Itu ucap Bung Karno berapi-api menirukan Henriette Roland Holst dan Rosa Luxembourg yang dibunuh oleh Nazi Hitler di Jerman bersamaan dengan Liebknecht. Demikianlah cinta dan bangga kita hendaknya kepada para pemuda, sekarang mau pun nanti. Jangan mereka dipelet-pelet ke arah langkah yang a-nasional, jangan mereka dibohongi. Masya’allah, apakah hati kita tidak tersentuh melihat di antara mereka yang cuma bisa jadi “satpam-partikeliran” untuk sesuap nasi bagi diri dan keluarganya? Daripada dihasut-hasut “ngoyo-ngoyo” menjatuhkan Gus Dur supaya lebih kacau negeri, kan lebih baik dan berguna kalau kita bersama menyalakan usaha dan idea untuk mereka dapatkan kerja, bukan?!

***

Dan  kalau kita mau merenung, refleksi sebentar untuk mawas diri, kita pasti akan bisa ketemu sebabnya, kenapa Bangsa Indonesia ini jadi amburadul begini. Coba kita tengok sebentar ke belakang:

A. Ketika terjadi pertemuan empat tokoh nasional di Ciganjur, ketika itu saya masih di Paris sebagai orang-buangan, hati saya senang bukan main. Saya membayangkan bukan main berat tugas nasional yang akan dipikul oleh seorang Presiden nanti apabila tak didampingi oleh satu Dewan Pucuk Pimpinan Nasional (DPPN), yang akan membawahi satu front nasional demokratik demi rekonsiliasi. Saya sebenarnya mengharapkan dan mengusulkan agar ke-empat tokoh nasional itu: Gus Dur, Megawati, Sri Sultan, Amien Rais — ditambah seorang lagi: Bang Ali Sadikin! Kelima kokoh tersebut seyogianya bisa dipercaya, berwibawa untuk secara demokratis diangkat sebagai dewan pucuk pimpinan nasional (DPPN) untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Jelas bentuknya, jelas orangnya, jelas pula tujuannya. 

      Ketika itu saya belum mau mengancik pada persoalan pemilihan umum. Saya menegaskan sikap bahwa siapa pun dari kelima orang anggota DPPN itu yang dimufakati mereka secara bulat untuk menjadi Presiden R.I., akan saya dukung dalam jiwa raga saya. Karena saya tidak punya komputer dan sarana email, idea saya itu saya minta disiarkan pada seorang yang saya kenal memiliki komputer. Saya tidak cenderung pemilihan umum diadakan cepat-cepat sebelum Dewan PPN dan embrio front nasional itu terbentuk,  sebab saya banyak pelajari tentang adanya kecurangan dalam pemilihan umum di mana saja.

B. Apa mau dikata, badai emosi bertiup hebat menuntut pemilihan umum. Partai-partai politik tumbuh seperti jamur di musim hujan: bermuatan berbagai program, pada umumnya anti Orba, anti KKN, anti dwifungsi Abri, dan sebagainya. Saya geleng-geleng kepala, apakah kaum elit itu sudah menyedari betul-betul permasalahan perjuangan yang harus dihadapi bangsa ini? Mengapa tumbuh itu rezim Orba, kenapa dia jadi bangkrut, Apa faktor-faktor intern dan ekstern yang mengangkat dan menjatuhkannya?

    Ketika mitos Supersemar-nya Suharto patah remuk berantakan oleh massa rakyat, pemuda/mahasiswa, para tokoh elit bingung-kebingungan, karena tidak siap politik, tidak mengadakan front nasional dan Dewan PPN seperti apa yang saya singgung pada butir A. di atas. Mereka mengibarkan panji-panji reformasi sewarna dengan kepentingan kaumnya, golongannya dan dirinya sendiri. Ketika itu di Paris saya sudah khawatir dan gelisah. Di Kongo diktator Mobutu, pembunuh Presiden Lumumba itu sudah jatuh dan “keok”. Saya kirim fax, saya telpon kepada beberapa orang di Jakarta “kenapa para pejuang dulu, Angkatan 45 yang masih berjiwa, diam-diam saja..… Huuh. Apa jawabnya? – “Gimana lagi, Kabila-nya masih di Paris”, itu exkus menggelikan. Yang dimaksudkan adalah Lawrence Kabila, pengagum Che’Guevara, yang memimpin perjuangan melawan pengikut bayaran Mobutu di Kongo itu. Kusentak orang yang bicara pada saya itu: “Lu gila!”

    Kaum reformis di Indonesia itu sekarang lupa pada tujuan perjuangan yang pernah diucapkan dan dijanjikan kepada massa rakyat, pemuda dan mahasiswa, karena pada saat itu konsentrasi mereka sepenuhnya tertuju pada kampanye mendapatkan kursi lewat pemilihan umum.

     Pengalaman pahit revolusi Prancis berulang di sini, “l’histoire c’est repète”. Kaum elite makan nangkanya, rakyat kena getahnya!

     Dalam perjuangan politik untuk aksi reform bangsa dan negara ini, yang didulukan adalah sentimen dan emosi balas dendam. Dulu ke Suharto, sekarang ke Gus Dur, macam begitu pergilah ke Sicilia sana untuk main mafia-mafia’an. Jadi, perjuangan reform sudah patah keseleo, kesibukan mereka hanya menghasut kanan-kiri.

     Ada lagi seorang tampak pakai sorban dengan kedua belah tangannya memohon ke arah sebuah poster yang terpampang bertuliskan “Yaa Allah Turunkan Gus Dur.”

       Ya Allah, ampuni kiranya orang sinting ini. Buat kita jelas kenapa Mustapha Kemal Attaturk memisahkan persoalan agama dari persoalan negara, sebab politik itu “kotor”. Agama itu suci jangan dikotorkan. Islam is progress, kata Bung Karno, tapi lihatlah itu foto di Detikcom, 9/11/00. Sejak zaman dulu tahun 30-an kulihat di Betawi ini dan di Bengkulu juga ada orang Islam yang kolot yang mencampur-adukkan urusan agama dengan urusan politik. Semua itu berkat jasa Dr. Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah kolonial Belanda yang suka pakai nama samaran Abdul Gaffar, pandai berbahasa Arab, beroperasi politik semasa Gubernur Jendral Van Heutsz di zaman perang Aceh. Orang kita yang islamnya kolot itu menganggap dia itu seakan ulama, bahkan Van der Plas ada yang menganggapnya seorang muslim. Wah celaka, hampir saja kita bisa perang saudara di Kedu-Bagelen di tahun 1946, gara-gara ajaran klenik Van der Plas supaya semua yang berdosa dibunuh mati, hanya anak-anak dan bayi saja yang boleh hidup di zaman revolusi itu. Hampir saja saya  diangkat menjadi residen Kedu, oleh Mendagri Wiranatakusuma, kalau saya tidak dipertahankan oleh Lasykar Rakyat di Krawang-Bekasi. Kemudian Bung Karno mengangkat saya jadi Letkol. TNI untuk Staf Pendidikan Politik Tentara.

C. Kalau perjuangan reformasi, didahului/dipandu dengan nafsu balas dendam, mana bisa kita sampai ke rekonsiliasi nasional? Nggak bisa, dong! Dwi-fungsi ditolak okay. Tapi jangan orangnya didendam, dimusuhi, apalagi institusinya, jangan! Kita musuhi kediktatorannya, bukan Suhartonya sebagai “anak Adam” yang bersalah, apalagi kediktatoran itu satu sistem, sistem politik. Seharusnya kita lawan dengan political action di segala bidang, dengan segala macam taktik dan cara, tetapi jangan dengan balas dendam – buktinya apa hasilnya? Nol sampai sekarang. Hasil yang mau kita capai, “kasarnya” atau merumus dengan gampang dan gamblang:  harta karun yang didapat dengan cara merugikan negara dan bangsa supaya dikembalikan kepada negara dan bangsa. Kita bukan sekedar harus dan mau menegakkan supremasi hukum — hukum yang “bersupremasi” itu ialah hukum yang berkeadilan dan berkema­nusiaan, bukanlah asal meng-”hukum”. Segala peraturan, semua “produk hukum” yang dibuat di rezim Orba dulu, bila diselami dan dinilai pada dasarnya sejak semula sudah anti-hukum yang berantai panjang tak ber-ujung. Kalau kita betul-betul mau punya Demokrasi (demokrasi Pancasila) jangan main setengah-setengah, bukan ikan bukan daging. Apa itu? Bukan ikan bukan daging, maksudnya adalah setengah sistem diktator, setengah sistem demokrasi (tapi minus kerakyatannya). Silakan diskusikan coba bicarakan dengan Menteri Yusril Ihza Mahendra dan ahli hukum lainnya yang bernyala roh keadilan dan roh kemanusiaan di dalam dadanya.

     Kalau betul, betul cinta negara dan bangsa, kita sedari, maka jelas dengan demo­krasi parlementer ini saja, tidak akan bisa kita melunasi hutang janji kita kepada massa rakyat, pemuda/mahasiswa untuk melaksanakan tugas reformasi sampai mentuntaskan berbagai “salah urus”. Mestinya tombak demokrasi Pancasila (gotong-royong) yang harus ditegakkan, tapi nyatanya demokrasi-liberal — separoh tambah satu —  yang dipakai.

     Kaum marhaen, rakyat kecil, mbok Minah, Mas Mujib, diapusi, kang Sain apalagi “Nuhun, mangga wae atuh, demokrasi, naon eta teh, sumuhun, mangga wae,” — boleh setuju boleh juga nggak setuju, mangga wae sadayana, atuh! Itulah sebabnya mengapa Gus Dur menyindir DPR dan MPR  itu “taman kanak-kanak”. Sayangnya Amien Rais dan Akbar Tanjung tidak paham, malah salah paham.

D. Mestinya PDI-P itu banyak bicara dan menjadi terompet demokrasi Pancasila, karena ketua umumnya Megawati menyandang nama Sukarnoputri! Bukankah Bung Karno adalah Bapak Penggali Pancasila? Lima pilar kukuh membeton dengan unsur kesatuan tiga serangkai: berKetuhanan — berSosio-nasional — berSosio-demokrasi yang ber­sumber sejarah dalam pidato 1 Juni 1945!  Pidato yang dipatri abadi dalam sejarah — hasil pemikiran manusia yang diilhami dan dibimbing Ilahi yang menjelma menjadi Pancasila, dasar/filsafat Republik Indonesia resmi dan abadi. 

Saya tidak menyalahkan Megawati, tetapi para pembantu dan pendampingnya saking gandrungnya pada Bung Karno, membacakan mantera supaya Mega jadi seperti B.K. Ideologis dan politis enggak bisa, dong! Kalau orang pada kecewa, salah siapa? Untunglah Mega kuat. Untunglah Mega kuat bisa bertahan dan membalas serangan yang ditujukan kepadanya pada peristiwa 27 Juli. Kita tidak boleh “anggap biasa” korban yang berjatuhan sampai Mega terpilih menjadi Wapres di samping Presiden Gus Dur. Sekarang orang-orang tertentu bergiat memèlèt Mega agar mau bersama-sama dengan mereka menjatuhkan Gus Dur dengan deal yang keji sekali: Mega jadi Presiden mengganti Gus Dur! Sampai-sampai Amien Rais “biang keladinya” kegatalan yang mengacaukan bumi Indonesia ini, dia melamar “Mega Presiden, Amien Rais wapresnya”.

    Mbok-mbok, isin kuring, masya’allah type manusia begini pantas dijadikan Ketua Parlemen!? Kalau begitu saya salah “pilih-tebu” terhadapnya sebagai salah satu tokoh Ciganjur dulu. Sayang, tokoh muda Muhamadiyah yang dicari-cari: Meleset.

E. Gus Dur diberondong bukan dengan mitraliyur, tetapi dengan kebencian berbagai alasan yang gampang didapat dan dimunculkan untuk menghasut masyarakat, sedang­kan pers atau mass-media kurang sekali mengindahkan kode jurnalistik –- tak tahu dan tak kenal, apalagi menjunjung tinggi wawasan nation and character building. Akibat semua itu hanya  ikut menyumbang membuat suasana yang sudah kacau tambah kacau. Memang tentulah ada yang sengaja mengacau untuk memancing di air keruh, di sini pula “money politics” beroleh kesempatan main-main lagi dengan leluasa..

     Memang Gus Dur tidak segagah Pak Harto, tidak punya kharisma berpidato seperti Bung Karno. Tapi ingatlah, suka atau tidak suka, beliau itu adalah sejatinya utusan sejarah. Sejarah apa? Sejarah bangsa yang kehilangan kehormatan nasional dan kehilangan demokrasi Pancasila. Saya tidak mengatakan anak Adam itu “utusan Tuhan.” Tidak! Jadi, kalau ada kekeliruan yang tak sengaja, wajar-wajar saja karena Gus Dur pun manusia biasa. Asalkan nawaitu-nya betul-betul “hibbul wahoni minal iman. Dia punya nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan yang tinggi, wawasan politiknya luas laksana lautan, tidak sempit, tidak kerdil! Seperti agama yang dianutnya, politik Gus Dur adalah kemajuan, sedangkan kita tahu Islam is progress, sebagaimana diajarkan Bung Karno pada saya dan pada kita semua.

F. Beberapa evolusi kemajuan menyangkut Gus Dur.

a.Tentang menegakkan H.A.M.

Bukan orang lain tapi Presiden Gus Dur yang maju ke muka dengan dia punya ide besar supaya ada pelurusan sejarah menyangkut peristiwa G30S 1965. Jikalau abad ke-20 dalam melinium yang lampau kita catat sebagai abad yang kejam: karena dua kali Perang Dunia, kemudian meningkat kepada Perang Dingin berkepan­jangan, termasuk di dalamnya undeclared war di Vietnam yang amat kejam, maka bila Peristiwa G30S 1965 serta segala akibatnya diproyeksikan sebagai salah satu “karya puncak” abad kekejaman, maka Peristiwa G30S 1965 tersebut kita catat juga dari segi hak azasi dan martabat manusia adalah yang paling kotor dan tidak manusiawi, kejam tak berperikemanusiaan. Semua itu terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia yang baru duapuluh tahun mengecap kemerdekaan politik, sesudah 3 1/2 abad ditindas-diperas oleh lolonialisme Belanda.  

          Memang sepantasnya Gus Dur sebagai Presiden R.I. meluncurkan ide pelurusan sejarah sebagai salah satu program pemerintah yang sangat penting dan amat penting pula diprioritaskan realisasinya. Dalam bahasa Ki Dalang Gus Dur itu: berbudi bawa leksana – jembar dadane – ati segoro! Dia berani minta maaf untuk bangsanya, untuk kaumnya N.U. 

         Ya, ya, ada yang tidak puas, saya mengerti, tapi jangan “sempit budi”, bandingkan kenapa Suharto atau pihak lain tidak berani minta maaf juga seperti Gus Dur, demi kebijaksanaan untuk langkah-langkah reformasi yang dipelopori Gus Dur itu?

b.Tentang Demokrasi.

Apa pun tolok-ukur politik yang dipakai: Gus Dur saya nilai sebagai Demokrat besar yang  tindak-tanduknya berpikir dan berpraktek demokratis! Berpikir dan berpraktek seperti itulah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, karena keba­nyakan masih kabur penglihatannya tentang demokrasi di zaman globalisasi ini. Gus Dur tahu menempatkan diri di zaman globalisasi ini sebatas yang sesuai dengan kepentingan kemajuan untuk bangsanya. Ya, type demikian itu yang dibutuhkan, esensial untuk keamanan dan perdamaian dunia. Kalau ada yang mengatakan “sia-sia Gus Dur ber-langlangbuana”, maka itu sama sekali bukan salahnya. Bila kaum investor cq para konglemerat yang sebenarnya diharapkan dan diandalkan, belum atau tidak mampu ikut mendongkrak untuk mengangkat roda ekonomi Indonesia yang patah, maka itu merupakan kesalahan sendiri karena keterlibatan mereka dalam KKN-nya rezim Orde Baru  sangat dalam dan luas sekali! Mau demokrasi dan demokratisasi, tapi tak tahu cara pakainya. Salah-pakainya. Salah urus.

        Partai politik, lihatlah begitu banyaknya! Begitu ruwetnya problem nasional yang harus kita atasi bersama. Tidak akan beres dengan saling fitnah, dendam dan saling hujat. Demokrasi harus pakai aturan, bangsa harus pakai pimpinan, negara harus menghormati Presidennya. Tegakkan kembali disiplin nasional. Kalau tenang bisa kita bikin beres semua soal.

c.Tentang Supremasi Hukum

    Bulan Desember 1999, saya diundang untuk menghadiri Konperensi Ahli Hukum se Indonesia yang disponsori oleh Mr. Indra Sahnun Lubis S.H. & Associates di Hotel Cisalak, Bogor. Inisiatifnya itu penting, memang patut dihargai. Sebab kita semua tahu, semasa Orba, “hukum” yang dipakai adalah “hukum Suharto”. Orba itu sama saja dengan dinasti atau kerajaan, dan Suharto jadi rajanya. “Le loi c’est moi!”, hukum adalah saya. Hukumnya “saya” alias hukumnya sang raja yang tidak peduli hukum, apalagi menghormati pri-keadilan dan pri-kemanusiaan.

Ahli Hukum yang berjiwa membela alma maternya akan bisa menulis berjilid-jilid buku menyangkut kecurangan dan pemerkosaan hukum semasa rezim kekuasaan Orde Baru itu.

d. Bagaimana dengan topik hukum menyangkut “pengadilan” Suharto?

Banyak juga kemajuan yang dicapai oleh Mahkamah Agung di masa ketuanya Marzuki Darusman S.H. Di samping itu Gus Dur tidak tinggal diam. Beliau sebagai Presiden menjanjikan “jika Suharto terbukti bersalah, Presiden akan mengampuni­nya”. Pernyataan Gus dur membangkitkan badai angin puyuh di kalangan masyarakat yang dendam dan menghujat Suharto habis-habisan. 

         Kalau tidak punya “gegeman” kebijaksanaan (statemanship) yang agung, mana bisa bersikap seperti Presiden Gus Dur? Mentang-mentang Presiden punya hak prerogatif. Tetapi kita semusa tahu, dalam hal ini “manusia punya usaha – Tuhan punya Kuasa”. 

       Pernyataan Gus Dur itu jadi “angin lalu”, tidak berbekas. Bukan saja itu, saya melihat bahwa para abdi negara di perbidangan hukum, baik yang resmi maupun yang partikeliran, rupanya tidak punya semangat, tidak punya selera mengarah ke naluri dan sikap kenegarawanan. Lantas kalau dibiarkan begitu, lalu yang tinggal lagi apa? Apa ucapan religius yang saya garis-bawahi itu saja? 

         Saya putarkan cepat analisa politik di kepalaku. Sejak dunia ini bersejarah, berkebudayaan, yang mendorong kemajuannya itu ialah instink, naluri, kemauan, mendapatkan rezeki untuk tidak mati. Agama mengajarkan hal itu, ya, tetapi rezeki yang halal. Tetapi faktor yang menentukan ialah keadaan! Kesimpulanku: Nah, soal rezeki dan keadaan itulah yang menghambat mulusnya jalan mengadili Suharto.

Sehari sebelum saya kembali ke Paris lagi, 16 Januari 2000. Saya diterima oleh Pak Harto di rumahnya di Jalan Cendana. Saya diantar oleh anak saya Dito dan Nina, dan dua keponakan. Pak Harto tampak gembira sekali menyambut saya, memang tidakkan lupa pada saya dia itu. 

Pak Harto : “Saya ini, Bung Hanafi, lengser ..... dihujat, dituntut demokrasi yang ..… .” 

AMH : “Apa? Demokrasi yang keblacut itu?” 

Pak Harto : “Ya, … huhuu, huhuuu ya, demokrasi yang “keblacut” itu,” terdengar kata-kata Pak Harto merespons ucapan saya.

Pak Harto bersenyum-senyumnya, “the smiling general” itu. Saya mau mengajak Pak Harto supaya mawas diri, saya ajak, saya usulkan dia kembali ke barisan Angkatan 45 sebagai sesepuh ….. bersama saya dan Pak Nas. Saya sodorkan padanya Konsep Pernyataan Kembali ke Barisan Angkatan 45 itu. Saya bacakan konsep saya. Pak Suharto langsung berkata: “Saya setuju!” 

“Kalau begitu, terima kasih, tanda-tangan dulu sebab besok saya kembali ke Paris lagi. Tanda- tangan Pak Nas boleh menyusul kemudian,” kataku. 

Pernyataan itu kuserahkan kepada Pak Harto di tangannya, tapi diminta mbak Tutut, katanya untuk diperlihatkan dulu kepada para advokat Pak Harto. Kelan­cang­an mbak Tutut itu, walaupun Pak Harto sudah setuju, disaksikan oleh para pengiring saya. Itu saya anggap sabotage untuk mencapai political solution mengenai pengadilan dan nasib Pak Harto secara baik-baik dengan langkah kemanusiawian. Suatu ide yang sudah sejak lama saya ramu dalam hati saya, karena saya yakin betul bahwa dendam adalah sia-sia dan tak ada gunanya sama sekali dalam politik.

     Normalnya, Suharto itu saya gasak habis-habisan, 35 tahun saya sekeluarga disengsarakannya, dibuang olehnya. Tapi, saya ini “a-normal” saya berangan-angan menuntun Suharto bertobat. Berziarahlah ke makam Pak Yani dan ke makam Bung Karno. Langkah simpatik yang mutlak harus dia lakoni untuk mendorong timbul di hatinya sendiri, ialah mengembalikan seberapa bisanya harta karun yang “ditemukannya” semasa kekuasaan Orbanya. Kalau dengan pentung hukum “mogol”, kenapa tidak dicoba dengan “kasih sayang hati nurani”. Kasih sayang itu bukan untuk dia pribadi sendiri, di sini pemeo “het doel heiligt de middelen” mendapat pengertian positif, mewujudkan tujuan yang baik dapat mengguankan berbagai cara — demi keselamatan negara dan bangsa Indonesia. Tetapi, sayang ide saya itu putus dipenggal anaknya sendiri, gara-gara absurd reasoningnya, bodoh politik! Bukankah sebaiknya ide-ide saya dan Gus Dur itu dipersatukan? 

     Sekian,  sumbangan pikiranku kalau berguna, terserah.

Paris, 19 November 2000

A.M.Hanafi