Pengalaman "menatap" langsung Gerhana Matahari 1983

Pengalaman "menatap" langsung Gerhana Matahari 1983

mbah subowo bin sukaris

Gerhana matahari total yang terjadi pada 1983 kira-kira sekitar pukul 11.00 wib. Waktu itu pemerintah Orde Baru jauh hari melalui berbagai corong pendukung media cetak maupun audio visual melarang masyarakat menyaksikan langsung peristiwa gerhana yang akan/tengah terjadi.

      Menghadapi larangan pemerintah Orde Baru itu yang cuma peduli larangannya dipatuhi masyarakat agar bisa langgeng kekuasaannya, justru membuat penulis tidak percaya, agak sedikit penasaran, dan nekad merencanakan untuk menatap langsung sang surya pada hari H.

     Dalam ilmu Yoga (dari India) memang diajarkan/dianjurkan untuk menatap sang surya pada pagi antara sejak terbit  hingga pukul tujuh pagi, kebetulan penulis melakukan latihan itu dengan satu tujuan penglihatan tetap terjaga dengan baik.

    Pada hari H, (waktu itu penulis masih duduk di sekolah menengah atas) akhirnya penulis naik ke atap rumah dan menunggu waktu, dan memutuskan hanya menggunakan sebelah mata saja (jaga-jaga jika terjadi sesuatu) begitu langit terasa agak gelap mulailah mengarahkan pandangan menatap langsung ke arah matahari, dan itulah saat yang tepat gerhana mulai berlangsung. 

      Gambaran yang masih tersisa dalam ingatan penulis, waktu itu suasananya langit cerah, hanya sedikit awan putih, dan tatkala matahari tertutup bulatan hitam, dunia serasa redup, sementara seluruh langit masih tetap terang, namun cenderung temaram/suram.

      Apakah akibat menatap langsung sinar matahari saat gerhana 1983? Tidak sebagaimana propaganda Orde Baru yang terbukti tidak benar, syukurlah hingga hari ini penglihatan penulis tetap biasa saja. Tak terjadi apa-apa.

     Demikian pengalaman penulis, semoga bermanfaat untuk esok "menyaksikan" gerhana sang surya.

*****

Ramalan Jayabaya, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Nusantara"

Ramalan Jayabaya, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Nusantara"

by mbah Subowo bin Sukaris

Dalam rangka merebut kekuasaan dengan kudeta merangkak sejak 1 Oktober 1965 rejim Orde Baru telah melakukan kejahatan kemanusiaan skala besar terhadap para pengikut Sukarno, kejahatan kemanusiaan yang lebih parah dilakukan oleh Orde Baru terhadap anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia. 

      Hingga 2013 ini para epigon atau penggembira doktrin anti-komunis pro-Amerika tetap berkukuh dengan sikap sangat setuju terhadap tindakan yang telah dilakukan rejim Suharto 1965-1966 yang melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap Sukarnois dan orang komunis. Para loyalis orde baru dan pemboncengnya mati-matian membela langkah Jenderal Suharto pada 1965-1969 sebagai tindakan yang patut dibenarkan dan dihargai sebagai sosok pahlawan.

      Sebagai gambaran waktu itu ribuan pejabat dan pendukung pemerintahan Sukarno telah dipecat dengan tidak hormat, dan selanjutnya dijebloskan ke dalam penjara. Paralel dengan apa yang menimpa para pendukung Sukarno adalah yang terjadi pada anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia. Jenderal Suharto dengan modal sebuah surat sakti "Supersemar" yang didapatkan secara misterius dari Presiden Sukarno pada 11 Maret 1966 selanjutnya pada keesokan harinya mengumumkan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Tindakan itu telah melampaui batas wewenang yang diberikan oleh Sukarno sehingga Presiden Republik Indonesia itu menegor sang pengemban Supersemar. Sang Pengemban bersikap cuek-bebek terhadap panglima tertinggi angkatan perang RI. Berdasarkan hukum militer maka melanggar perintah atasan hadianya adalah, "Ia patut dihukum tembak sampai mati."

      Pada 1969 ribuan anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia dan ribuan pejabat/pendukung pemerintah Sukarno dijebloskan ke dalam penjara di seluruh Pulau Jawa, Pulau Nusakambangan, dan Pulau Buru. Proses hukum yang dilaksanakan rejim Orde Baru sebagai itu adalah tidak sah. Mereka semua dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan. 

      Sekali lagi para epigon anti-komunis bersorak dan mendukung proses hukum sebagaimana diterangkan di atas yang menimpa Sukarnois dan anggota partai komunis Indonesia. 

      Kekejaman yang dilakukan orang Jawa/Nusantara itu menyentak seluruh dunia. Bangsa Indonesia yang terkenal lemah gemulai, bangsa yang terkenal karena murah senyum, ternyata juga bisa meledak sehingga berubah menjadi bangsa psikopat yang kejam luar biasa. 

      Masih banyak lagi daftar kejahatan kemanusian yang terjadi semasa Orde Baru antara lain peristiwa Priok, Lampung, Aceh, Papua, Trisakti, Petrus, Penculikan Aktivis, dan seterusnya.

      Sejak tumbangnya pemerintahan Suharto, maka kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Indonesia bermetamorfosa atau berubah menjadi kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum partai, oknum pejabat sipil dan militer yang telah merugikan keuangan negara. Untuk memberantas korupsi secara menyeluruh adalah hal mustahil, karena memang itu adalah bagian dari kehidupan di jaman edan yakni jaman terbalik-balik. Tidak seorang pun mampu membalikkan jaman yang demikian sampai masanya berakhir dengan sendirinya.

      Kejahatan terhadap kemanusiaan cq rakyat Indonesia itu sudah diramalkan oleh Sri Aji Joyoboyo raja Kediri dari abad keduabelas masehi sebagai perilaku penghisapan manusia oleh manusia di masa depan  Berikut ini bait-baik yang menggambarkan "perikemanusiaan" di masa depan, sebagai berikut:

Akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit

Prikamanungsan saya ilang

Prikamanungsan di-iles-iles

Tindake manungsa saya kuciwa

Manungsa padha seneng nyalah

Akeh manungsa lali asale

Lali kamanungsan

      Sebagian besar manusia ingin berkuasa, yang mengejar jabatan, tengah menduduki jabatan, semuanya saja pada ujung-ujungnya hanya mengutamakan bagaimana mendapatkan uang sebanyak mungkin. 
       Karena begitu banyaknya orang yang berlomba-lomba mengumpulkan uang dengan memanfaatkan kekuasaan/jabatannya mereka rela mengorbankan hak asasi manusia, siapapun, demi meraih kekuasaan. Tidak ada lagi perikemanusiaan di hati mereka, karena hati dan pikiran mereka tertutup takhta kekuasaan dan lembaran rupiah. 

      Di jaman yang serba terbalik ini perikemanusiaan tidak lagi mendapatkan tempat yang semestinya, perikemanusiaan diinjak-injak demi mendapatkan harta dan takhta/kekuasaan.

       Ulah dari para pemimpin yang melakukan berbagai kejahatan terhadap rakyat/negara sangat mengecewakan sekali, oleh sebab tindakan mereka itu tidak lagi dapat dijadikan suri tauladan. 

      Kelak juga di jaman yang serba mengutamakan uang dan kekuasaan itu maka banyak manusia yang tidak berjiwa ksatria, mereka selalu melemparkan kesalahan dirinya pada orang lain. Mereka/dia berusaha merekayasa pengalihan isu agar diri/kelompoknya selamat dari tudingan terus-menerus dari khalayak ramai/publik. 

      Di jaman serba uang itu juga manusia telah lupa jatidiri/ asalnya -- darimana dia datang, berada di mana sekarang, dan kelak akan hendak menuju ke mana. Mereka juga telah melupakan jati dirinya sebagai umat manusia yang sebenarnya adalah makhluk hidup paling mulia di alam semesta.

*****

Marxisme bukan Monopoli Komunis

marxisme bukan monopoli komunis

Tentang Das KapitalMarx

Sepanjang abad 20, tigapuluh tahun lebih di jaman modern ini, Indonesia didominasi oleh suatu kekuasaan lalim yang tak pernah terjadi di dunia beradab di mana pun, ke­cuali suatu persamaan yang juga dialami rakyat-rakyat Spa­nyol dan Jerman ketika ber­ada di bawah kekuasaan fasis jendralisimo Franco dan Nazi Hitler.

Di Indonesia di bawah jendral militeris Suharto, ratusan-ribu manusia dibantai, dijebloskan dalam penjara, dan yang tidak kurang kejam daripada pembunuhan: berpikir pun dikerangkèng! Warga yang berpikir berbeda ketimbang selera doktrin ideologi para pe­nguasa di­telikung. Ini dikenal dalam sejarah politik sebagai witch-hunt, perburuan atas manusia-manusia yang dianggap kiri – komunis, nasio­nalis, agamis yang progresif – pendeknya semua warga yang punya pikiran lain (de anders­denkenden) daripada pe­nguasa. Dari mana Suharto berguru memusnahkan ja­sad manusia dan pikiran manusia seperti itu?

Suharto ternyata tidak lain adalah epigon pengemban dan pe­lak­sana paradigma McCarthy mengenai Perang Dingin -– memus­nah­kan komunisme dan para pengikutnya. Ciri seorang epigon adalah cemerlang sebagai peniru orang panutannya, namun tanpa orijinali­tas dan tanpa intelegensi, biasanya malah bertindak berlebih­an. Bill Clinton ketika diangkat jadi Presiden berbicara tentang The Revival of Democracy – kebangkitan kembali demokrasi; Suharto ketika jadi Presiden malah bertekad melaksanakan konsisten The Revival of McCarthyism, artinya menumpas semua yang berpikir lain “sampai ke akar-akar­nya”. Jadi bertolak-belakang dengan Bill Clinton yang rupanya melihat kemerosot­an pada nilai-nilai demo­krasi sehingga ia merasa demokrasi itu harus dibangkitkan kembali.

Yang khusus ingin kita soroti di sini adalah dosa Suharto bukan saja karena pembantaian, korupsi, KKN dan krismon. Lebih-le­bih parah dari semua itu adalah krisis intelektual, pembodohan dan penyeragaman berpikir yang sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Suharto bersama rejim Orde Barunya. Pancasila Bung Karno harus dipahami sesuai Pancasilanya versi Suharto, marhaenisme dan semua ajaran politik Bung Karno dilarang, marxisme ditabukan, selanjutnya penulisan sejarah pun dimanipulasi.

Dagelan paling tidak lucu, malah menyedihkan sekali, adalah bahwa pe­nguasa dan para pejabat rejim Orde Baru yang gencar menumpas marxisme-leninisme-komunisme, kita ragukan apakah betul tahu dan memahami apa yang mereka kerjakan. Pernahkah para pejabat itu -– terutama pejabat yudisial dan aparat keamanan Orde Baru -– de­ngan serius membaca Das Kapital Marx, atau mempe­lajari satu buku saja ilmu marxisme karang­an Marx yang mana pun? Jangan­kan membacanya, memiliki buku marxisme dan pernah meme­gang­nya pun kita ragukan. Itu kita katakan atas dasar peng­alaman konkret selama berkali-kali di-interogasi oleh aparat keamanan dan para pejabat yudisial rejim Orde Barunya Suharto.

Di sini tidak usahlah kita mengutip Bung Karno, seorang muslim yang soleh, seorang nasionalis sejati dan penggali Pancasila yang memang terbuka menyatakan diri sebagai seorang marxis. Di sini kita ingin mengingatkan pembaca pada ucapan Bung Hatta, ketika beliau berpolemik dengan Tan Ling Djie semasa belajar di negeri Belanda. Hatta kurang-lebih mengatakan “marxisme bukan monopoli komunis -– saya berhak dan akan menggunakan marxisme sebagai perangkat analisis ekonomi bila saya mengingininya dan memerlukannya.” Jelas dua pemimpin besar kita yang bukan komunis itu, membaca, mempe­lajari, memahami dan menguasai marxisme sebagai ilmu secara mendalam dan mendasar sekali. Secara implisit ini berarti bahwa menjadi seorang marxis tidak mungkin orang bodoh, sebab menjadi marxis harus ber­ilmu, harus sungguh-sungguh belajar, dan dengan sendirinya harus pintar.

Kini sudah waktunya kita tutup rapat-rapat era pembodohan dan penyera­gaman berpikir selama tiga dekade era Suharto itu!

Dalam menutup era pembodohan dan penyeragaman berpikir ini, Hasta Mitra akan aktif berpartisipasi memasuki era mencerdaskan bangsa. Kita menghargai sumbangan Ira Iramanto yang dengan ketekunan luar biasa telah menyiapkan suatu daftar terjemahan karya-karya standard tentang marxisme. Buku Frederick Engels Tentang Das Kapital Marx adalah terbitan pertama yang kita luncurkan dalam seri buku ilmiah Hasta Mitra. Dalam serial buku-buku ilmiah ini, di samping literatur marxisme, akan kita terbitkan juga antara lain buku filsuf Katolik, Teillhard de Chardin tentang fenomena manusia, Van Miert tentang sejarah nasionalisme Indonesia dan Jawa, filsafat ilmu oleh Ian Chal­mers dan banyak lagi yang lain-lain. Dengan demikian kita tinggalkan untuk selamanya era McCarthyisme­nya-Suharto yang absurd dan merendahkan martabat manusia itu.

Sebagai penutup pengantar ini, kita merasa perlu menyatakan bahwa kita semua wajib menghormati mereka yang sudah menjatuhkan pilihan hidupnya untuk menjadi anti-komunis, sebalik­nya kita pun wajib menghormati orang-orang yang memilih keya­­­ki­n­­­­an sebagai komunis atau pro-marxisme. Syarat untuk itu tentu kita harapkan supaya yang anti maupun yang pro marxis dengan serius mempelajari dan menguasai marxisme itu sebagai ilmu pengetahuan -– jadi tidak anti-Marx tetapi bodoh membabi-buta enggak tahu persoalannya, atau pro-Marx tetapi dogmatik penafsirannya.

Selama sikap pro atau kontra itu masih bergerak di wilayah diskusi, tulisan, keyakinan serta pemikiran, masih memakai otak bukan otot, tidak mengguna­kan bedil dan ke­kerasan untuk memaksakan keyakinannya pada pihak lain, maka bisa kita katakan bahwa bangsa Indonesia masih berpikir dan hidup dalam masyarakat Pancasila yang beradab.

                                                               Joesoef Isak, ed.

Kisah "Joesoef Merdeka" bukan lagi orang Merdeka

Ini kisah tentang "Joesoef Merdeka" yang bukan lagi orang Merdeka

Oleh Eka Kurniawan

"Kunjungan dua orang jurnalis muda ke rumahnya membuat dia kemudian terkenang pada karir jurnalistiknya sendiri"

Di masa tuanya kini, orang lebih mengenal Joesoef Isak sebagai seorang editor buku terutama buku-buku karya novelis Pramoedya Ananta Toer. Pada awal tahun 1980-an bersama dua sahabat karibnya, Hasyim Rachman dan Pramoedya yang pernah menjalani pembuangan di Pulau Buru, Joesoef Isak mendirikan perusahaan penerbit bernama Hasta Mitra. Empat novel yang dalam terjemahan Inggrisnya terkenal dengan “The Buru Quartet” yang ditulis Pramoedya di Pulau Buru –- Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca -–, merupakan beberapa buku yang membuat Hasta Mitra terkenal di dunia sebagai penerbit yang paling dikuyo-kuyo semasa rejim Orde Baru Suharto. Keempat novel serial itu Joesoef menjadi editornya. Nama W.F. Wertheim dia akui sangat membantunya dari segi akurasi data sejarah novel-novel historis itu.

 Ia kini berumur 72 tahun, dan masih terus menangani naskah-naskah Pramoedya di sebuah ruangan kecil yang disebut­nya “kandang ayam”. Dulunya kamar mandi di rumahnya yang terletak di daerah Duren Tiga Jakarta Selatan. Dalam ruangan sempit, dengan atap langit-langit mi­ring nyaris ambruk, Joesoef tekun mengutak-ngatik seperangkat Macintosh, merk komputer yang dengan fanatik dia pakai sejak 1987.

 Para pecinta karya Pramoedya di dalam negeri sampai di manca­negara berterima kasih pada kegigihannya mengedit naskah dan menerbit­kannya meski di bawah tekanan pemerintah Soeharto. Itu ucapan para wartawan dan ilmuwan asing yang mengunjunginya, mewawancarainya, serta memotretnya di kandang ayam tersebut. Terheran-heran mereka mengetahui bahwa karya-karya besar Pramoe­dya yang secara dramatis lahir di tempat pembuangan, tidak kalah dramatisnya pula mulai menjelma menjadi buku dari ruangan kecil dan sederhana ini.

 Ketika Joesoef belum lama ini masuk ICU di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Timur karena gangguan jantung, beberapa rekan dan sahabat dari Amerika yang datang menjenguk menyarankan demi kesehatannya merenovasi ruangan kerja tersebut. Tak hanya memberi­kan saran tulus, melainkan menghadiahinya perlengkapan kamar-kerja termasuk sebuah AC untuk memperbaiki kondisi “kandang ayam”nya.

Joesoef Isak, di usianya yang senja itu, masih tampak penuh semangat meskipun ia agak mengeluh di tubuhnya bersemayam penyakit. Ia ramah, dengan senyumnya yang lebar, kaca mata minus bertengger di hidungnya, bercerita mengenai dunia jurnalistik yang pernah membesarkannya. Secara sambil lalu ia bilang masih memiliki semacam kegenitan wartawan; dan suka kesal bila melihat media massa sekarang gemar mengobral-obral gunjing politik.

***

BAYANGAN masa lalu berkelebat di benaknya. Ia teringat Tom Anwar, temannya sesama wartawan. Ketika itu, di awal tahun enam puluhan, Tom bekerja sebagai pemimpin redaksi koran  Bintang Timur, sementara ia sendiri memimpin koran Merdeka. Kedua surat kabar itu bertetangga, di Jalan Hayam Wuruk nomor 8 dan 9.

Ingatannya pada Tom membuatnya teringat pada hal-hal menggelikan yang pernah ia lakukan untuk rekannya itu. Rupanya Tom Anwar cukup sering memesan tulisan atau bahkan minta dibikinkan editorial untuknya. Menurut Joesoef, itu pasti bukan karena Tom sudah mandul menulis, sebab Joesoef mengakui Tom seorang penulis yang hebat. Tetapi Tom selalu terlalu sibuk, kalau tidak mau dikatakan sering diserang penyakit malas. Joesoef ingat, dulu wartawan tak dispesiali­sasikan seperti sekarang ini. Wartawan tak ada bedanya dengan kuli borongan. Ia sendiri pernah menjadi redaktur luar negeri, dalam negeri, pengadilan, menulis mengenai sepakbola, dan bahkan mode. Menurut­nya, Tom hebat dalam menulis apa pun, editorial maupun gaya reportasenya enak dibaca. Di zaman Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia masih jaya dengan trio Ramang-Djamiat-Sian Liong, ia sangat suka tulisan sepakbola Tom dan rubrik pojoknya yang dalam istilah Joesoef dinilai kreatif, produktif sekaligus penuh humor yang jitu, dan lagi-lagi ia kembali tersenyum geli mengingat hal itu.

Ada hal-hal yang mungkin hanya dia dan Tom yang tahu. Ia seorang wartawan ex- harian Merdeka yang oleh rekan-rekannya lebih dikenal sebagai “orang tengah”, sementara harian  Bintang Timur berafiliasi ke Partindo, jelas cenderung ke kiri. Hanya mereka yang bersangkutan sendiri tahu bahwa kadang-kadang editorial Bintang Timur ditulis oleh orang bekas harian Merdeka itu, lebih-lebih setelah dia lebih banyak punya waktu ketika tidak terikat lagi pada suatu suratkabar dan memimpin Persatuan Wartawan Asia-Afrika.

Ia juga teringat pada Burhanudin Mohamad Diah, atau lebih dikenal dengan sebutan BM Diah, seorang wartawan yang jauh lebih senior dan yang sangat dia hormati. Tentu ini wajar. Bagaimanapun, BM Diah bukan saja merupakan majikannya tetapi sekaligus mentor jurnalistik­nya. Bersama isterinya, Herawati, BM Diah menjadi pemilik harian Merdeka, tempat Joesoef pernah bekerja.

Suatu hari di tahun 1996, BM Diah yang lama menderita gagal ginjal masuk rumah sakit Gleneagles, Karawaci, Tangerang. Joesoef pergi ke sana untuk menengok. Rumah sakitnya sangat mewah, begitu ia berpikir. Keluarga BM Diah menunggu juga di sana, di sebuah ruangan yang menurutnya tidak kalah mewah dari kamar hotel berbintang. Ia datang, tapi BM Diah sudah sama sekali tak bisa mengenali siapa pun, karena dalam keadaan  comma.

Di ruang tunggu di sampingnya duduk seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, rupanya dia seorang dari suratkabar Merdeka. Satu orang pun sudah tidak ada lagi yang dia kenal setelah dia keluar dari suratkabar itu, lebih-lebih setelah berpisah cukup lama dan mendekam sepuluh­tahun di penjara. Laki-laki itu tak mengenal Joesoef sama sekali. Dengan akrab ia mulai bercerita tentang BM Diah di hadapan beberapa penjenguk lain di kamar tunggu rumah sakit itu. Dia bercerita BM Diah waktu menggarap memoarnya, yang paling berat untuk ditulisnya menyangkut “peristiwa Joesoef”. Diah tak tahu bagaimana sebaiknya menulis tentang konflik politik yang dialami suratkabarnya. Akhirnya ia mengambil keputusan tak menulis  sebaris apa pun. Laki-laki itu terus bercerita –- tak tahu Joesoef yang disebut-sebut ada di depannya. Soalnya walau pun terjadi konflik politik, Diah tetap dekat ibarat abang dengan si Joesoef ini. Diah tidak mau ungkit-ungkit masa lalu, hubungan pribadi dengan si Joesoef itu pun tetap sangat bersahabat, begitu lanjutnya.

Joesoef membiarkan orang itu bercerita panjang lebar soal konflik antara Joesoef dan BM Diah. Konflik itu sempat menjadi peristiwa pers paling menghebohkan di tahun 1963. Konflik yang kemudian membuat­nya hengkang dari koran tersebut, serta secara formal mengakhiri karirnya sebagai wartawan suratkabar harian. Tapi ia meyakinkan dirinya bahwa seorang wartawan seperti juga prajurit tua “never die”, karena hingga kini pun ia masih menulis walaupun tidak punya suratkabar. Sekeluar dari Merdeka, sebagai sekjen Persatuan Wartawan Asia-Afrika ia memimpin majalah bulanan The Afro-Asian Journalist, kecuali bahasa Inggris juga terbit dalam bahasa Prancis dan Arab.

Tak lama setelah kunjungannya, BM Diah yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri diterbangkan dengan ambulans helikopter dari rumah sakit Gleneagles ke rumah sakit Jakarta di pusat kota, menempuh jarak sekitar setengah jam perjalanan. Ia berbaring di sana selama sepuluh hari, hingga pada hari Senin 10 Juni 1996, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada jam tiga dini hari.

Bukan semata-mata karena BM Diah sudah meninggal, ketika Joesoef menandaskan bahwa antara dia dan BM Diah tak ada lagi masalah. Jauh sebelum BM Diah pergi untuk selama-lamanya, mereka beberapa kali masih saling jumpa.Pada suatu waktu Joesoef secara langsung dan terbuka melakukan klarifikasi atas segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sekarang semuanya sudah selesai, katanya dengan senang dan hati lega, tak ada lagi masalah antara aku dan BM Diah. Dia ulangi ucapan BM Diah yang diseling-seling bahasa Belanda: “ Suf, kau kenal Hera, kau kenal aku, tak mungkin Hera atau aku menuduh kau macam-macam. Apa yang terjadi adalah suatu konflik politik. Kita berbeda pendapat ketika itu. Itu wajar saja. Sekarang semua itu sudah lewat!” 

 *****

DULU ia dikenal dengan panggilan Joesoef Merdeka, karena banyak orang mengenalnya sebagai wartawan dan kemudian pemimpin redaksi harian Merdeka. Ia masuk koran tersebut dengan cara yang aneh; melalui jual-beli. Ceritanya, sebelum ia bekerja untuk koran tersebut, ia merupa­kan salah seorang wartawan muda pada suratkabar  Berita Indonesia, koran pertama Indonesia selepas proklamasi kemerdekaan. Tapi pada tahun 1949, koran itu dijual ke BM Diah, seluruhnya termasuk para redaksi dan wartawannya. Maka, bersama segala harta-benda milik Berita Indonesia, ia boyongan pindah ke harian  Merdeka dan dikenallah ia sebagai Joesoef Merdeka.

Joesoef mengenang bahwa sang pemilik tak pernah melepas jabatan pemimpin redaksinya di harian tersebut, walau pun secara de facto BM Diah mengangkat orang lain untuk berfungsi sebagai pemimpin redaksi untuk menulis editorial, memimpin pekerjaan rutin redaksi dan sebagai­nya. Memang semua orang pun tahu, nama BM Diah  melekat erat dengan korannya. BM Diah memang identik dengan Merdeka. Merdeka adalah BM Diah dan BM Diah adalah  Merdeka. Halaman muka koran Merdeka  seolah melambai di depan Joesoef, terpatri paten di bagian kiri sederet statement baku: “Didirikan oleh BM Diah, 1 Oktober 1945.”

 Seorang penulis biografi, Toeti Kaliailatu, bahkan menyebutnya “raja”  Merdeka . Ada cerita bagaimana ia misalnya sanggup mendepak Rosihan Anwar, wartawan yang kemudian dikenal sebagai pemimpin harian  Pedoman.

Pada 10 Agustus 1945 BM Diah baru keluar dari tahanan Jepang di Pasar Minggu. Suasana proklamasi, kegembiraan yang bercampur dengan kecemasan mengingat tentara Jepang masih bergentayangan menunggu kedatangan Sekutu, mengambang di seantero kota. Namun pekik “Merdeka!”  mulai terdengar di sana-sini, dan bahkan pada 1 September 1945 pekik itu menjadi salam nasional secara resmi.

Saat itu kantor berita  Antara  sudah terbit kembali, begitu juga  Berita Indonesia  tempat Joesoef mulai karier jurnalistiknya. Namun BM Diah pun berpikir untuk punya suratkabar sendiri. Ide nekatnya muncul. Ia ingin merampas percetakan De Unie.

Percetakan De Unie adalah milik seorang Belanda bernama Metzelaar, di zaman kolonial dulu dengan percetakannya yang paling modern dan kantor redaksi paling lengkap, di sanalah dicetak koran  Java Bode serta majalah dua mingguan Wereldnieuws. Ketika Jepang datang, De Unie dipakai untuk mencetak koran  Asia Raya  untuk orang Indonesia dan  Djawa Shimbun untuk orang Jepang. Metzelaar sendiri sudah pergi entah ke mana.

Pada 29 September 1945 pagi-pagi sekitar pukul sembilan, BM Diah mengajak Frans Soemarto Mendur dan Yep Kamsar, dua temannya yang pernah menjadi tukang setting dan korektor Asia Raya. Namun Diah tutup mulut ketika ditanya ke mana tujuan mereka. Tapi di tempat lain Rosihan Anwar serta Dal Bassa Pulungan sudah diberi isyarat dan berjanji akan membantu. Aksi tutup mulut atas rencana ini ia lakukan mengingat ia sendiri tahu betapa nekat apa yang akan ia lakukan. Bahkan untuk berjaga-jaga, BM Diah menyelipkan sepucuk revolver di saku celananya.

Mereka pergi ke Molenvliet, beberapa waktu kemudian bernama Jalan Hayam Wuruk, di mana terdapat gedung percetakan De Unie. Diiringi teman-temannya, BM Diah memimpin masuk ke ruang direksi Djawa Shimbun

Ia berpikir, bangsa yang sudah kalah perang seperti Jepang, pasti tak punya semangat lagi untuk meneruskan perang, maka ia berani saja melakukan tindakan nekatnya. Tapi ternyata apa yang ia hadapi tak semengerikan bayangannya. Revolver di kantongnya, jangankan dipakai, bahkan tak pernah dikeluarkan. Orang-orang Jepang itu, seolah tak peduli, menyerahkan percetakan kepada mereka tanpa perlawanan sedikit pun. Pada hari itulah mereka menjadi pemilik percetakan, “Atas Nama Republik Indonesia”.

Keesokan harinya mereka mulai bekerja, mempersiapkan beberapa tulisan. Nama  Merdeka dipilih, mengingat salam nasional yang telah diresmikan itu. Bentuk huruf dirancang, dan mereka kemudian mempergunakan jenis huruf Wiwosch yang dicetak dengan tinta merah. Sepanjang umur  Merdeka, jenis huruf itu tetap dipertahankan. Kebetulan waktu itu di gedung De Unie masih ada persediaan kertas yang banyak, cukup untuk enam bulan. Beberapa tulisan yang sudah di-setting dicetak pada hari itu, siang-siang. Lembar pertama dibaca beramai-ramai, dan korektor mulai membaca proefdruk untuk mengo­rek­­si  berita yang salah ketik. Mesin berputar lagi, dan suara sorak-sorai orang-orang nekat itu menggema penuh kegembiraan. Sore 1 Oktober akhirnya koran itu beredar, meski cuma empat halaman.

Namun cerita riang itu tak berumur panjang. Jepang pergi tapi Sekutu datang. Tentara KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger , Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda) dengan seragam NICA (Nederlands Indies Civil Administration – Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) datang bersama tentara Inggris, memenuhi kota dan mempersempit ruang gerak, termasuk para wartawan di koran  Merdeka.

Di sana-sini, di pelosok-pelosok jalan, tampak tentara-tentara NICA siap menahaan atau menginterograsi orang-orang yang dicurigai.

Yang paling mengerikan adalah ketika suatu hari kantor Merdeka diserbu segerombolan anak-anak muda NICA. Mereka berlarian di kantor yang luas tersebut sambil menembak ke sana-ke mari. Memang tak ada yang tertembak, tapi sudah cukup membuat orang nyaris semaput.

Namun dengan berjalannya waktu, terutama setelah kedatangan wartawan-wartawan asing serta perkenalan dengan seorang kapten asal Gurkha yang senang nongkrong di Merdeka bernama Sen Grupta, kantor Merdeka tak pernah diganggu lagi.

Masalah internlah yang kemudian muncul. Rupanya ada persaingan keras antara para pendiri Merdeka, antara lain BM Diah dengan Rosihan Anwar. Memang ada motif politik di belakang itu. Rosihan Anwar pendukung Sjahrir, sementara BM Diah menentangnya. Perselisihan meningkat sampai Rosihan dan beberapa pendukungnya berniat me­nying­kirkan BM Diah dari Merdeka. Namun BM Diah sudah mencium gelagat itu. Ia bergerak lebih gesit, Rosihan dan sekutunya didepak lebih dulu. Padahal, meskipun menjabat sebagai redaktur pertama, Rosihan praktis melaksanakan fungsi pemimpin redaksi. Rosihan hanya sekitar satu tahun di koran itu. Konflik politik dan perebutan kepemilikan di mana ia berharap Merdeka menjadi milik semua karyawan, membuatnya didepak dari sana. Itu juga yang ditulis Tribuana Said suatu ketika. Dan itulah titik awal pemilikan dan kepemimpinan tunggal BM Diah di koran Merdeka.

Kini, ketika Joesoef mengenangkan hari-harinya di koran Merdeka, sambil ditemani suara bising tukang kayu membetulkan “kandang ayam”nya, koran Merdeka sudah lebih dari lima bulan tidak terbit. Gulung tikar kehabisan modal sementara koran-koran baru bermunculan mengiringi euforia kebebasan pers setelah tumbangnya Soeharto: Detikcom siang dan sore, serta Koran Tempo misalnya.

Joesoef memang sudah bukan wartawan Merdeka lagi. Bahkan di biografi BM Diah yang ditulis Kaliailatu namanya hanya muncul di tiga halaman, meskipun buku itu banyak mengulas mengenai sejarah Merdeka. Merdeka tampaknya tak begitu suka mengait-ngaitkan dirinya dengan Joesoef.

Sebaliknya apa pun yang terjadi, benak Joesoef seringkali melayang ke sana. Ia masih mengenangkannya, dengan segala romantismenya. Dia masih saja merasa punya hubungan emosional dengan Merdeka, dengan BM Diah dan Herawati Diah yang tetap dia respek walau sudah berpisah oleh suatu konflik politik. Betapa tidak, “the best years of life” berada di sana, katanya.

Jauh dari rumah Joesoef, di sebuah rumah mewah di kawasan Kuningan Jakarta, seorang perempuan yang masih tampak sehat di usia senjanya tetap optimis dengan kebangkitan kembali Merdeka.

Ia adalah isteri almarhum BM Diah, Siti Latifah Herawati, atau lebih dikenal sebagai Herawati Diah. Meskipun ia mengaku tak sepenuhnya aktif dalam proses kelahiran baru Merdeka, tapi ia membayangkan akhir tahun ini Merdeka sudah terbit lagi. “Ada investor baru,”  katanya, meskipun ia sendiri belum bisa memastikan siapa yang akan jadi pemimpin redaksi. Ini kali situasi dan kondisi politik sudah sangat lain ketimbang BM Diah pada tahun 1959 harus mengangkat pemimpin redaksi baru bagi Merdeka.

***

NASIB ajaiblah yang membuat Joesoef menjadi pemimpin redaksi Merdeka pada tahun 1959, satu hal yang tak terbayangkan mengingat tradisi Merdeka yang selalu mencantumkan nama BM Diah sebagai Pemimpin Redaksi, walaupun ada orang lain dia angkat untuk berfungsi sebagai pemred. Tradisi itu memang dimungkinkan karena BM Diah sehari-hari tetap berkantor di Merdeka, ia bukan saja memimpin suratkabar harian tetapi juga percetakan dan semua bidang bisnis lain dari grup Merdeka. Ia pun tetap berada di Jakarta. Tetapi kali ini tradisi itu tidak bisa dipertahankan. Soekarno meng­angkatnya menjadi duta besar untuk Cekoslowakia merangkap Hongaria. Secara formal, politis, protokoler maupun fungsional, tak mungkin jabatan resmi pemerin­tahan dirangkap dengan suatu jabatan swasta, apalagi pimpinan sebuah suratkabar yang bisa saja punya garis politik berbeda dengan pemerintah.. Lagipula secara fisik ia berada di luar Indonesia, ia berada jauh di Eropa Timur.

BM Diah sendiri sebenarnya tak  ingin meninggalkan Merdeka. Apalagi isterinya sendiri sudah menerbitkan majalah  “Keluarga”  di samping mingguan “Majalah Merdeka” dan tengah merencanakan harian berbahasa Inggris “Indonesian Observer”. Akhirnya paman Herawati datang menembus segala emosi dilematis. Ia adalah Soebardjo, mantan Menteri Luar Negeri, dan berkata pada BM Diah, “Ah, pekerjaan diplomat itu sama dengan pekerjaan wartawan. Bedanya, diplomat membuat laporan buat menterinya, sedangkan wartawan membuat laporan buat pembaca suratkabar.”

Bung Karno memang sedang berselera tinggi mengirim wartawan jadi duta besar.  Dinas luar negeri dan korps diplomatnya, menurut Bung Karno perlu disuntikkan darah baru! Adam Malik dari  Antara,  ia kirim ke Uni Sovyet. Asa Bafagih dari Duta Masyarakat yang juga pernah pemimpin redaksi Merdeka dikirim ke Sri Lanka kemudian ke Aljazair. Djawoto dan Sukrisno dari Antara masing-masing ke Peking dan Hanoi. Kemu­dian Suardi Tahsin ke Bamako-Mali dan Armunanto juga dari Bintang Timur ke  Cekoslowakia, menggantikan BM Diah.

Awalnya adalah pada suatu hari di bulan September 1959. BM Diah dan keluarga tamasya akhir pekan ke Megamendung. Mereka mempunyai sebuah vila di sana. Meninggalkan isteri dan anak-anaknya di vila, BM Diah naik  Austin dan pergi ke Puncak, hendak membeli tanaman hias dan bunga-bungaan. Herawati tengah bersantai, mengenakan pakaian  shorts, rambut bahkan belum tersisir. Tiba-tiba Menteri Luar Negeri Subandrio datang, tanpa pengawal dan tanpa pakaian resmi. Kedatang­annya yang mendadak jelas mengejutkan, dan lebih mengejutkan adalah berita yang dibawanya. Subandriolah yang membawa berita pengang­katan BM Diah menjadi duta besar.

***

“Siapa yang akan menggantikanmu?” tanya Soekarno ketika akhirnya BM Diah datang ke Istana Merdeka berjumpa Presiden Sukarno. “Saya harap kau berangkat ke Praha, tetapi suratkabarmu harus berada di tangan orang yang progresif revolusioner. Kalau suratkabarmu tidak berada di tangan orang yang progresif revolusioner, akan kupanggil kau pulang.”

Ketika itu BM Diah tak bisa langsung menjawab. Bagaimanapun, ia tak memikirkan ada seseorang menggantikan posisinya di  Merdeka. Calon memang ada beberapa, baik dari luar maupun dari dalam redaksi sendiri. Kepada Soekarno, BM Diah kemudian menjawab “Joesoef”.

Joesoef Isak akhirnya menjadi pilihannya, meski masih cukup banyak tenaga senior lain di atasnya. Ketika itu ia berumur 31 tahun. Menurut penulis biografi BM Diah, Joesoef gemar membaca terutama karya-karya Soekarno, Tan Malaka, Sjahrir sampai ke Karl Marx dan Mao Zedong. Paling tidak itu memenuhi tuntutan Soekarno untuk menempatkan seseorang yang progresif revolusioner sebagai pemimpin redaksi Merdeka. Kepada Joesoef, BM Diah mengulang berkali-kali pesan Bung Karno untuk diperhatikan.

Sebelumnya ia menjabat sebagai redaksi pertama. Ketika BM Diah dan Herawati Diah berdiri untuk dipotret di pelaminan semasa resepsi pernikahan Joesoef tahun 1956, Diah berbisik: “Ik heb een cadeau voor jou – aku punya kado untuk mu. Mulai hari ini aku angkat kau menjadi redaktur pertama.”  Dulu disebut managing editor.

Itu kisah Joesoef yang diceritakannya sendiri mengenang hubungannya dengan Diah. Dan demi amanat Diah yang meneruskan pesan Presiden Pemimpin Besar Revolusi, ia dengan konsisten menjalani garis Soekarno yang memang juga diyakininya sendiri: revolusioner-progresif, sepanjang ia memimpin redaksi koran  Merdeka . BM Diah dan isterinya ke Praha, sementara  Merdeka  di tangan Joesoef dengan gigih tampil menjadi pendukung Manipol dan kebijakan politik Soekarno.

Namun Joesoef rupanya tampil pada waktu yang tidak tepat. Di tengah karir jurnalistiknya yang cemerlang, hantu perang dingin membayang di belakangnya. Konfrontasi antara kubu kapitalis Amerika Serikat dan kubu komunis Sovyet semakin memanas selepas Perang Dunia Kedua. Joesoef yakin, nasib yang kemudian menimpanya, dan juga nasib bangsa ini secara umum -– termasuk Bung Karno -–, tak bisa dilepaskan dari latar perang dingin. Kubu kapitalis dan kubu komunis siap memlintir leher masing-masing. Kebetulan yang menang adalah kubu kapitalis. Adalah korup mengkaji periode Sukarno tanpa memperhatikan bahwa perang dingin sedang berlangsung sepanas-panasnya, katanya.

Ia menarik nafas, mengakhiri ceritanya. Sepanjang monolognya yang panjang, ia tak merokok dan juga tak minum. Bahkan, Joesoef tak beranjak dari kursinya. Ia tampak begitu semangat menumpahkan apa yang ada di benaknya, mengeluarkan semua kenangan-kenangan masa lampaunya. Ia senang masih ada yang mengingat dia sebagai wartawan, profesi sejatinya.

 ******

Kompasiana: Tetralogi Pulau Buru, Joesoef Isak, dan Nasionalisme

Pidato Bung Njoto - Marxisme: Ilmu dan Amalnya

Pidato Bung Njoto

Marxisme: Ilmu dan Amalnya

Kuliah di depan Universitas Rakjat, Jember, Maret 1962

Membicarakan Sosialisme Indonesia berarti membicarakan hari depan Revolusi Indonesia. Manifesto Politik RI mengatakan dengan jelas; “hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju ke kapitalisme, dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme… hari depan Revolusi Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, atau … Sosialisme Indonesia”.  Perumusan Manipol tentang  hari depan revolusi ini hanya dapat dipahami dengan tepat, bila orang memahami dengan tepat pula apa itu kapitalisme, apa itu feodalisme, dan apa itu sosialisme. Hal ini perlu saya tekankan karena sampai sekarang masih terlalu banyak orang yang menyatakan dirinya: antikapitalisme, dan antifeodal, tetapi tidak tahu apa sesungguhnya kapitalisme itu, juga tidak tahu apa sesungguhnya feodalisme itu. Begitu pun terlalu sering masih orang-orang menamakan dirinya: prososialisme; tanpa mengetahui apa sosialisme yang sebenarnya itu.

Apa akibat dari ketidakjelasan soal-soal ini? Akibatnya bermacam-macam. Ada orang yang menganggap Uni Soviet misalnya imperialis: “imperialis merah”; dan RRT juga imperialis: “imperialis kuning”; padahal Uni Soviet dan RRT adalah jelas-jelas negara-negara yang bukan saja antiimperialis, tetapi sudah sosialis. Sebaliknya ada orang-orang yang menganggap, misalnya, Burma itu suatu negeri sosialis; hanya karena kaum sosialis pernah memegang pemerintahan di sana, padahal Burma itu, tidak beda dengan Indonesia. India dan banyak negeri lainnya, adalah negeri yang belum merdeka penuh dan masih setengah feodal. Perkara Burma ini belum seberapa. Ada malahan orang-orang yang mengira kerajaan Inggris itu negeri sosialis, juga karena yang memerintah di sana pernah Labour Party yang sering disebut sebagai partai sosialis itu. Lelucon ini jadinya tidak lucu lagi! Pertama, di manalah di dunia ada kerajaan yang sosialis! Jika kerajaan-kerajaan pada sosialis, Lenin dulu tak perlu repot-repot memimpin Revolusi 1917, sebab Rusia ketika itu toh sudah Rusia Tsar, Rusia kerajaan … lagipula agak sukar membayangkan bahwa seorang Elizabeth atau seorang Hirohito atau seorang Juliana bisa sosialis; … Nederland juga pernah diperintah oleh Partij van der Arbeid, Partai sosialis. Tetapi apakah dengan begitu Nederland jadi sosialis? Adalah pemerintah sosialis Nederland itu yang di tahun 1947 melancarkan perang kolonial terhadap kita!

Seratus limabelas tahun yang lalu Karl Marx dan Friedrich Engels menerangkan kepada kita supaya berhati-hati dengan sosialisme, sebab, demikian Marx dan Engels, selain “sosialisme proletar”, juga ada “sosialisme borjuis kecil”, “sosialisme borjuis” bahkan “sosialisme feudal”. Dengan pengalaman Inggris dan Nederland di atas maka kita harus menambahkan bahwa selain “sosialisme kerajaan” itu masih ada lagi “sosialisme kolonial”! Macam lain dari kekisruhan mengenai sosialisme adalah kenyataan bahwa ada orang-orang yang sendirinya seorang kapitalis tetapi memaklumkan diri ke mana-mana sebagai orang antikapitalis. Kalau ditanya, “Lha saudara ini apa?”, cepat-cepat dia menjawab: ”Saya kapitalis nonkapitalis” atau malahan, ada yang bengal dengan mengatakan:”Saya kapitalis marhaen”, “Saya kapitalis murba”, atau “Saya kapitalis jelata”. Sungguh kapitalis jenaka!

Ada kekisruhan macam lain lagi. Bulan yang lalu pernah saya lihat di Jember sini semboyan yang mengatakan seakan-akan;”ciri khusus landreform Indonesia adalah “nonkomunis” dan “antikapitalis”.  Perkara ”nonkomunis” baiklah saya tidak beri komentar sekarang, karena komentar pun sebetulnya berkelebihan. Cobalah kita camkan: landreform adalah redistribusi atau pembagian kembali tanah dengan jalan memberikan milik individual kepada kaum tani. Inilah landreform yang tepat, dan landreform ini disokong selain oleh golongan-golongan lain, juga dan barangkali terutama oleh kaum komunis Indonesia. Jadi soal non-atau tidak nonkomunis tidak menjadi soal sama sekali. Sekarang, apakah landreform Indonesia itu benar harus antikapitalis? Dari persoalan ini jelas bahwa masih ada orang yang tak tahu bedanya kapitalisme dari feodalisme. Sasaran landreform adalah feodalisme, tuan-tuan tanah, dan bukan kapitalisme! Tentu bagi kita ada persoalan menghapuskan sama sekali konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah, tetapi yang dipersoalkan oleh Undang-undang Pokok Agraria adalah tanah-tanah kelebihan pada Tuan-tuan Tanah Bumiputera, Tuan-tuan Tanah Feodal. Presiden Sukarno menerangkan di dalam; “Djarek” (Djalannya Revolusi); bahwa landreform itu tujuannya; “mengakhiri pengisapan feudal secara berangsur-angsur”.

Kita lihatlah betapa kisruhnya soal-soal jadinya, jika pengertian-pengertian kapitalisme dan sosialisme tidak jelas. Ada yang setuju dengan “sosialisme ilmiah”, ada yang tidak menyetujuinya. Tetapi  kita sudah sekali hidup dalam abad ilmu, abad atom dan nuklir, sputnik dan  kapal ruang angkasa, dan bukan lagi dalam abad takhayul atau mistik. Kita menyuruh anak-anak kita pergi ke sekolah menuntut ilmu, tidakkah aneh jika bapak-bapaknya menghindari ilmu? Juga pengertian-pengertian harus ilmiah, termasuk pengertian-pengertian tentang kapitalisme, feodalisme dan sosialisme.

Untuk menyebarkan ilmu secara populer dan masal inilah saya kira salah satu tujuan utama UNRA (Universitas Rakyat). Benar UNRA bukan suatu institut universiter, tetapi mutu ilmiah akan tetap dijaga tinggi dalam UNRA dan tujuan mendekatkan ilmu kepada rakyat atau mendekatkan rakyat kepada ilmu, kiranya adalah suatu tujuan ilmiah yang serasi dengan denyut nadi jaman. Demikian pun tujuan meniadakan jurang antara teori dan praktek, terutama teori revolusioner dan praktek revolusioner. Apakah Sosialisme Indonesia itu dan bagaimana harusnya dia kita selenggarakan?

Saya ingin memulai dengan suatu logika yang sederhana tetapi keras: Sosialisme adalah Sosialisme. Juga ini bukannya tak ada gunanya saya tekankan, sebab ada yang mengartikan ;”Sosialisme Indonesia”; itu hanya dari sudut kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan, perlainan-perlainan, dan malahan pertentangan-pertentangan dengan “sosialisme-sosialisme lain”.; Pembela-pembela “sosialisme istimewa”; ini biasanya mengatakan: “Sosialisme Indonesia bukan Sosialisme Soviet, bukan Sosialisme Tiongkok, bukan Sosialisme Kuba”; Saya cuma khawatir jangan-jangan yang dimaksudkan oleh mereka adalah bahwa Sosialisme Indonesia itu bukan …Sosialisme!

Kekhususan Sosialisme Indonesia tentu saja ada, tetapi apakah ada kekhususan jika tak ada keumuman? Apakah ada yang khusus jika tak ada yang umum? Kita ambilkan misal ini: “Simin manusia khusus”; Tetapi setiap kita tahu bahwa tidak akan ada itu manusia Simin jika tak ada manusia. Lagipula, sekalipun Simin itu manusia khusus, tetapi dia toh manusia juga: kepalanya satu, tangannya dua, kakinya dua, melihat bukan dengan telinga melainkan dengan mata, berpikir bukan dengan punggung melainkan dengan otak, dsb. Sebab, sekiranya Simin itu berpikir tidak dengan otaknya, saya kira kita tidak akan berkata “Simin itu manusia khusus”, melainkan Simin itu manusia abnormal, atau bukan manusia sama sekali! Oleh sebab itu Sosialisme adalah Sosialisme, Sosialisme Indonesia adalah Sosialisme Indonesia; dia bercorak Indonesia, tetapi dia Sosialisme.

E. Utrech S.H., ketika  sebagai sesama anggota Dewan Pertimbangan Agung bersama-sama saya mengadakan indoktrinasi Manipol ke Nusa Tenggara, merumuskan soalnya sebagai berikut:

”Sosialisme Indonesia adalah sosialisme yang diindonesiakan, atau Indonesia

yang disosialiskan”; Saya kira perumusan sarjana ini bukan perumusan seorang profesor linglung, melainkan perumusan yang obyektif benar. Mari

yang terang, bahwa Sosialisme Indonesia adalah;”sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan alam Indonesia, dengan rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan rakyat Indonesia”. Kita perhatikanlah: “sosialisme yang disesuaikan…” dsb., tetapi yang disesuaikan itu adalah tetap sosialisme, dia harus tetap sosialisme. Saya ingin mengambil contoh yang lain: apa misalnya yang kita sebut lukisan Indonesia tentang gunung Himalaya? Saya kira, ini berarti sebuah lukisan gunung Himalaya yang dikerjakan oleh seorang pelukis Indonesia, dan yang menggunakan gaya Indonesia, pengolahan Indonesia, visi Indonesia. Tetapi saya kira seindonesia-indonesianya lukisan Himalaya, dia tidak boleh menyulap bentuk Himalaya hingga menjadi seperti gunung Argopuro atau Raung! Sosialisme adalah suatu susunan social atau sistem masyarakat yang berdasarkan pemilikan bersama atas alat-alat produksi. Saya minta perhatian: alat-alat produksi. Jadi, bukan atas meja-kursi, buku-buku, tempat tidur, sepeda, dan sebagainya. Dalam sosialisme proses produksi berlangsung secara sosial, demikian pun hasil-hasilnya dikenyam secara sosial. Ini berarti bahwa sosialisme itu bukan kapitalisme yang produksinya berlangsung social (kalau tidak ada kaum buruh yang banyak itu tidak akan ada produksi kapitalis!) tetapi hasil-hasilnya masuk ke kantong si kapitalis saja,jadi asosial.

Sosialisme tidak boleh disederhanakan menjadi “sama rata sama rasa”, di mana orang yang bekerja berhak makan dan orang yang tidak bekerja juga berhak makan, atau di mana si rajin mendapat persis sama dengan si malas. Sebaliknya, dalam sosialisme hanya yang bekerjalah yang berhak makan, sedang yang tidak bekerja tidak berhak atas makan. Begitu pun, si malas tak akan mendapat sebanyak si rajin. Kian rajin akan kian banyaklah pendapatannya.

Seperti dikatakan oleh Karl Marx: “Dalam sosialisme manusia bekerja menurut kemampuannya dan mendapat menurut prestasi atau hasil kerjanya” Pendeknya, sosialisme adalah masyarakat tanpa exploitation de l’homme par l’homme, tanpa pengisapan oleh manusia atas manusia, seperti berulang-ulang dinyatakan oleh Bung Karno. Demikianlah sifat-sifat umum yang pokok dari sosialisme, juga dari Sosialisme Indonesia. Bung Aidit sudah pernah memperingatkan: janganlah ”Sosialisme Indonesia”; itu diartikan sosialisme;”yang begitu khususnya”, sehingga kata sifat “Indonesia”; menjadi berarti;”dengan pengisapan oleh manusia atas manusia”, sehingga “Sosialisme Indonesia”; berarti “sosialisme dengan pengisapan!”

Kalau ada “sosialisme dengan pengisapan”, pastilah dia bukan sosialisme sama sekali, pastilah dia bukan masyarakat yang adil dan makmur. Sebab, pengisapan itu bukan keadilan, dan dengan pengisapan tidak mungkin ada kemakmuran. Maksud saya kemakmuran buat semua, sebab, kemakmuran buat si pengisap tentu saja bisa.

Tamu-tamu dari Eropa, yang datang ke Asia dengan berkunjung dulu ke India, baru ke Indonesia, banyak yang mengatakan kepada saya:”Indonesia ini saya lihat relatif makmur”; “Makmur bagaimana?”;, Tanya saya. Jawabnya;”Dibandingkan dengan India” Memang, saya sendiri sudah tiga empat kali ke India. Orang mati menggeletak di pinggir jalan, yang di sini hanya terdapat di jaman fasisme Jepang dan yang sesudah Republik merdeka hampir-hampir tak pernah kita jumpai, di India sana masih gejala sehari-hari. Toh P.M.Jawaharlal Nehru menamakan India itu suatu “negeri sosialis”. Ketika saya tanya kepada teman India saya yang baik, Bupesh Gupta, “Sosialisme India itu sosialisme macam apa?”, teman saya itu menjawab, “sosialisme dengan kemiskinan”. Bahwa “sosialisme” itu tidak selalu sosialisme, dan bahwa ada macam “sosialisme”; yang sesungguhnya bukan sosialisme, juga bisa kita saksikan dari kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu di dunia Arab.

Presiden Gamal Abdel Nasser, seperti diketahui, secara pandai telah memasukkan Suriah ke dalam gabungan dengan Mesir, ke dalam “Republik Persatuan Arab”. Presiden Nasser memaklumkan bahwa RPA adalah negeri “sosialis”; yang berasaskan “sosialisme á la Arab”. Beberapa waktu kemudian, setelah rakyat Suriah, mulai buruhnya sampai burjuasinya, mengalami apa artinya berada di dalam RPA, mereka memilih kembali jalan menentukan nasib sendiri dengan merenggutkan diri dari Mesir dan mendirikan kembali Suriah merdeka. Republik Suriah ini kemudian memaklumkan “sosialisme”; juga: “sosialisme sejati”.  Nah, kita lihatlah, “sosialisme”, ditentang oleh “sosialisme”; “sosialisme á la Arab”, ditentang oleh “sosialisme sejati”.

Di Indonesia ini ada yang mengira bahwa sosialisme itu akan terselenggara jika kita melakukan “indonesianisasi”.  Ini jugalah sebetulnya yang dilakukan oleh Mesir. Menurut Ali Sabri, menteri Mesir yang tugasnya mendampingi presiden, di sana dilakukan apa yang disebutnya “arabisasi” atau bahkan “mesirisasi”. Bahwa “indonesianisasi”, saja belum berarti perbaikan, hal ini dapat diterangkan dari dua sudut. Pertama, siapa yang mengadakan “indonesianisasi” itu;  Kedua, siapa orang-orang Indonesia yang ditugaskan menggantikan kedudukan-kedudukan orang-orang asing. Pasal siapa yang menugaskan, juga siapa yang ditugaskan ini, penting sekali.

Pada suatu hari diberitahukan kepada anggota-anggota parlemen kita, bahwa pada tanggal sekian jam sekian akan datang wakil-wakil dari BPM-Shell.Anggota-anggota parlemen sudah mengasah bahasa Inggrisnya, tahu-tahu yang muncul orang-orang berkulit sawo matang, bermata hitam, berambut hitam. Inilah “indonesianisasi” oleh BPM-Shell. Juga apabila yang menugaskan “indonesianisasi”; itu pihak Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia, belumlah tentu bahwa yang ditugaskan dalam “indonesianisasi”; itu orang-orang Indonesia yang patriotik dan cakap. Bukankah Presiden Sukarno berkali-kali mencanangkan tentang masih adanya orang-orang “blandis”, orang-orang yang hollands-denken, dan bukankah kita dalam masyarakat terkadang menjumpai orang-orang yang bahkan merasa “lebih Belanda daripada si Belanda? Ya, jika seandainya setiap “indonesianisasi”; sudah beres, tentulah Manipol tidak perlu menggariskan keharusannya retooling, dan tentulah Resopim tidak perlu menggariskan keharusannya membersihkan segala aparat dari “pencoleng-pencoleng”. Sosialisme bukanlah suatu sistem ekonomi semata. Dia suatu sistem sosial yang menyeluruh. Dia ya sistem ekonomi, ya sistem politik, ya sistem kultural, ya malahan system militer.

Dalam pidatonya 1 Juni 1945, yaitu “Lahirnja Pantja Sila” yang diucapkan tatkala kaum militer-fasis Jepang masih di Indonesia sini, Bung Karno-ketika itu belum Presiden RI-antara lain berkata: “Jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik … tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”. Dalam pidato itu juga yang sangat saya anjurkan untuk dipelajari sungguh-sungguh oleh setiap manipolis, Bung Karno juga menganjurkan “cara yang tidak onverdraagzaam, yaitu dengan cara yang berkebudayaan!”

Apakah hakikat sosialisme di lapangan ekonomi, di lapangan politik kebudayaan?

Prinsip-prinsip sosialisme di lapangan ekonomi sudah saya bentangkan tadi, sekalipun secara cekak-aos. Bagaimana bisa ada “sosialisme”; yang pemilikan alat-alat produksinya tidak bersifat sosial, sedang UUD’45 pun menggariskan pada pasal 33-nya: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya”.  Kalau dalam UUD’45 sudah demikian, apa pula dalam sosialisme nanti. Di lapangan politik sosialisme haruslah berarti kekuasaan politik di tangan rakyat, dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, kedaulatan rakyat yang bukan hanya semboyan, tetapi kenyataan. Mayoritas terbesar rakyat di negeri kita adalah kaum buruh dan kaum tani. Oleh sebab itu wajarlah apabila mereka, kaum buruh dan kaum tani itu, yang harus mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi urusan-urusan kenegaraan umumnya. Jika tidak ada ini, maka pastilah akan terjadi apa yang dikatakan Jean Jaures seperti yang dikutip oleh Bung Karno dalam pidato “Lahirnja Pantja Sila”,yaitu: “Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu di dalam parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik, sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilemparkan ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa”. Jika seperti yang dikatakan Jean Jaures dan Bung Karno ini masih terjadi, itu tandanya masyarakat masih berada dalam susunan kapitalis, betapa pun demokratisnya, dan belum berada dalam susunan sosialis! Manipol pun sudah menetapkan bahwa “Revolusi Indonesia harus mendirikan kekuasaan gotong royong, kekuasaan demokratis yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang menjamin terkonsentrasinya seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat”. Dalam mendefinisikan “seluruh kekuatan nasional” ini Manipol mengatakan: “

“Seluruh rakyat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai

kekuatan pokoknya. Jadi: kekuasaan gotong-royong… yang menjamin

terkonsentrasikannya seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat…dengan kaum buruh  dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknya.”

Argumentasi bagi garis Manipol ini bahkan sudah diberikan Bung Karno tujuhbelas tahun yang lalu dalam pidato yang saya tak jemu-jemu menyebutkannya, yaitu “Lahirnja Pantja Sila”, yang antara lain berbunyi: “Jikalau saya peras yang lima (Pancasila) menjadi tiga, dan tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong royong.’  Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!”.  Demikianlah Bung Karno merumuskan cita-citanya. Tidaklah perlu saya berikan redenasinya, tentulah Sosialisme Indonesia di lapangan politik sedikitnya harus menjalankan asas Sukarno tentang kenegaraan ini.

Bagaimana Sosialisme Indonesia di lapangan kebudayaan? Ketika pemuda-pemuda revolusioner yang bekerja ilegal di jaman Jepang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia mendatangi Sutan Sjahrir di hari-hari Agustus 1945, Sjahrir mengatakan bahwa Indonesia “belum matang” buat merdeka, bahwa “paling sedikit dibutuhkan lima tahun sampai rakyat Indonesia bisa merdeka”.  Melihat keadaan yang belum baik sekarang ini, mungkin ada orang yang akan berkata, “Kalau begitu Sjahrir betul juga – sudah enambelas tahun lebih kita merdeka, kita belum bisa membereskan ekonomi dan soal-soal lain”.  Pikiran begini adalah pikiran berbahaya sekali! Sebelum kita bicarakan ekonomi beres atau tidak beres, pertama-tama dan di atas segala-galanya harus kita persoalkan: kalau Proklamasi 17 Agustus 1945 ditunda apakah sekarang ini akan ada Republik Indonesia! Saya tak tahu apa akan jadinya Indonesia ini dalam hal begitu, tetapi kalau pun tidak Jepang atau Belanda menjajah kita kembali, maka imperialis-imperialis lain seperti Inggris,Amerika, Pernacis, Belgia, Portugal dan Jerman Barat, kalau tidak salah satu dari mereka menjajah kita, semuanya menjajah kita bersama-sama. Sehingga, Indonesia ini merupakan suatu polikoloni, menjadi ajang penjajahan kolektif oleh kaum imperialis, mungkin langsung, mungkin pula

dengan bendera PBB seperti halnya di Korea Selatan atau Kongo sekarang. Bung Karno, dalam pidatonya  —ijinkanlah saya mengutipnya lagi “Lahirnja Pantja Sila”; berkata: “Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet Rusia Merdeka, telah mempunyai Dnieprpetrovsk, dam yang mahabesar di sungai Dniepr? Apa ia telah mempunyai redio-stasion, yang menyundul angkasa?  Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia Merdeka telah dapat membaca dan menulis?

Tidak, tuan-tuan yang terhormat!

Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-stasion, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan creche, baru mengadakan Dnieprpetrovsk! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan njelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka… apakah saudara-saudara (sekarang) akan menolak serta berkata; “Mangke rumiyin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Merdeka.!. Dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghiilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya”.  Demikianlah Bung Karno tujuhbelas tahun yang lalu.

Sekarang, sudah ada plan buat memberantas butahuruf sampai tahun 1964, dan Manipol pun mengatakan bahwa “kita bergerak tidak karena ‘ideal’ saja, kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup meminum seni dan kultur - pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagiannya dan cabang-cabangnya”. Dan saya kira Presiden Sukarno tidak salah, bila beliau berkata kemudian dalam Manipol itu pula bahwa “perbaikan nasib ini hanyalah bisa datang seratus prosen, bilamana masyarakat sudah tidak ada lagi kapitalisme dan imperialisme”, jadi, bilamana sudah terselenggara masyarakat sosialis.

Demikianlah “sosialisme”; yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia, ”itu tidak mungkin berarti diingkarinya ciri-ciri umum sosialisme, seperti penghapusan pengisapan oleh manusia atas manusia, perbaikan nasib… 100% dsb. Mengingkari sifat-sifat  khusus Sosialisme Indonesia berarti bahwa ia bukan sesuatu yang bersifat Indonesia; mengingkari sifat-sifat umum Sosialisme Indonesia berarti, bahwa ia bukan sosialisme sama sekali. Kekhususannya harus diintroduksikan, tetapi

keumuannya harus dipertahankan. Beginilah dan hanya beginilah kita bisa berbicara tentang Sosialisme Indonesia.

Apakah sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia itu terjamin akan tercapai? Ketua CC PKI dan Ketua Dewan Kurator UNRA, Bung Aidit, menerangkan bahwa perspektif Revolusi Indonesia tak mungkin lain daripada Sosialisme, “karena Revolusi Indonesia pada tingkat sekarang adalah ditandai oleh kebangunan sosialisme dunia dan kehancuran kapitalisme dunia”. Ini dinyatakan Bung Aidit dalam bukunya Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI), yang oleh ahli sejarah dan Kepala Arsip Negara, Drs. Moh. Ali dinamakan suatu buku sejarah modern Indonesia “yang tegas”.  Tentang jaminan akan tercapainya perspektif

revolusi itu, Bung Aidit dalam bukunya tersebut menunjukkan, bahwa benar Revolusi Nasional-Demokratis akan menyingkirkan perintang-perintang bagi perkembangan kapitalisme, benar kapitalisme nasional sampai batas-batas tertentu akan berkembang, tetapi ini hanya satu segi dari masalahnya, sedang segi lainnya adalah bahwa akan ada juga “perkembangan faktor-faktor sosialis seperti pengaruh politik proletariat yang makin lama makin diakui kaum tani, intelegensia dan elemen-elemen burjuasi kecil lainnya; perusahaan-perusahaan negara dan koperasi-koperasi kaum tani, kaum kerajinan tangan, nelayan dan koperasi-koperasi rakyat pekerja lainnya.

Semua ini adalah faktor-faktor sosialis yang menjadi jaminan bahwa hari depan Revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan bukan Kapitalisme.

”Bagaimana sekarang menyelenggarakan sebaik-baiknya Sosialisme Indonesia itu?”. Dalam “Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana,”, yang berarti juga “Djarek”; dan “Membangun Dunia Kembali”, oleh MPRS telah disahkan sebagai pedoman pelaksanaan Manipol, Presiden Sukarno dengan keras mengritik di satu pihak golongan “evolusionis”, karena “teori yang demikian itu adalah salah”, dan pihak lain golongan “melompat”; atau  “fasensprong”; karena “teori yang demikian itu pun tidak benar”.  Saya menyokong kritik terhadap di satu pihak “evolusionisme”; dan di pihak lain “fasensprong” ini, karena yang pertama akan berarti penyelewengan ke kanan, oportunisme kanan atau reformisme, sedang yang kedua akan berarti penyelewengan ke kiri, oportunisme kiri atau radikalisme. Baik yang pertama maupun yang kedua akan membikin perjuangan mandek di jalan, sosialisme tidak tercapai dan revolusi gagal. “Evolusionisme”; berarti tidak mengganti sarana-sarana lama dengan sarana-sarana baru, berarti tidak menjebol kekuasaan lama dan mendirikan yang baru, berarti “sumonggo dawuh dan monggo kerso serta sendiko dalem alias menyerah-isme”. Perjuangan harus revolusioner, dan tidak evolusioner,tidak reformis  “Fasensprong”; berarti melompati apa yang tidak boleh dilompati, yaitu fase revolusi nasional-demokratis, berarti memimpikan yang tidak-tidak, berarti antirealis, alias avonturisme.

Perjuangan harus obyektif dan tidak subyektif, tidak acak-acakan atau awur-awuran. Kita sekarang berada dalam fase revolusi nasional dan demokratis, artinya, revolusi melawan imperialisme dan melawan feodalisme. Fase revolusi ini tidak boleh kita takuti, dia harus kita tempuh. Perincian “Djarek” menegaskan: “Jelaslah, ada dua tujuan dan dua tahap Revolusi Indonesia:  Pertama, tahap mencapai Indonesia yang merdeka penuh, bersih dari imperialisme-dan yang demokratis-bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan… Kedua, tahap mencapai Indonesia ber-Sosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari exploitation del’homme par l’homme. Tahap ini hanya bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnya. “Bisakah dipikirkan perumusan yang lebih gamblang daripada ini? Baiklah saya bahas tahap pertama, yang di satu pihak tak boleh ditakuti dan di pihak lain tak boleh dilompati itu. Mengapa sasaran revolusi kita sekarang imperialisme dan feodalisme? Ini mudah dipahami jika orang suka mengingat bahwa 20% dari wilayah tercinta kita, yaitu Irian Barat, masih diduduki kaum imperialis. Juga jika diingat bahwa sebagian penting dari perekonomian kita, terutama minyak, masih dikuasai oleh kapital imperialis BPM-Shell, Stanvac dan Caltex. Andaikata kapital imperialis sudah tidak ada lagi di Indonesia, tentulah Manipol tidak mengancam “semua modal Belanda, termasuk yang berada dalam perusahaan-perusahaan campuran, akan habis tamat riwayatnya sama sekali di bumi Indonesia”.  Andaikata kapital imperialis sudah tidak ada lagi di Indonesia, tentulah Manipol tidak mengancam modal monopoli asing yang bukan Belanda akan diperlakukan “sama dengan modal yang asalnya dari negeri Belanda”; artinya juga dibikin “habis tamat riwayatnya sama sekali di bumi Indonesia. “Antievolusionisme” berarti harus melaksanakan ketentuan Manipol ini. Jika sebaliknya, jika ketentuan-ketentuan Manipol ini tidak dijalankan dan jika kita tidak membikin habis tamat riwayatnya kapital imperialisme asing di bumi Indonesia, maka kita sesungguhnya-sadar ataupun tak sadar-menjalankan evolusionisme, menjalankan reformisme atau oportunisme kanan, kita sesungguhnya menjadi takut kepada kemenangan revolusi!

Demikian yang mengenai imperialisme. Yang mengenai feodalisme pun demikian pula. Andaikata feodalisme sudah habis, tentulah tidak ada perlunya dibikin Undang-undang Bagi Hasil dan Undang-undang Pokok Agraria atau Undang-undang Landreform. Ya, andaikata feodalisme sudah habis, tentulah “Djarek” tidak menegaskan bahwa “Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi“, tentulah “Djarek” tidak menegaskan bahwa ”melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian mutlak dari Revolusi Indonesia, dan tentulah “Djarek” tidak menegaskan bahwa “tanah tidak boleh menjadi alat pengisap”; “Djarek” tidak hanya berhenti di sini. Seakan-akan khawatir kalau politik landreformnya tidak akan dituruti oleh golongan-golongan tertentu, maka Presiden Sukarno dalam “Djarek”  itu juga menegaskan: ”Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakyat, tanpa melaksanakan landreform, adalah gembar-gembornya tukang penjual obat di Pasar Tanah Abang atau di Pasar Senen”! Jelaslah, bahwa antievolusionisme harus berarti setuju dan melaksanakan landreform. Jika tidak setuju, dan tidak menjalankan landreform, maka disadari atau tidak orang sudah menjalani evolusionisme, reformisme atau oportunisme kanan, orang sudah takut kepada kemenangan revolusi. Pendeknya kita harus awas-awas terhadap orang-orang yang “revolusi yes, landreform no”, atau “revolusi okay”, “menghabisi riwayat kapitalis imperialis tunggu dulu”. Di Sumatera Utara agak sering terjadi orang-orang berangkat ke luar negeri, pulang memakai jubah dan kupiah haji, padahal dia tidak ke Mekkah, cuma ke Singapura… inilah yang di Medan disebut “lebai Singapura”-mereka lebai-lebai palsu. Begitulah tidak semua orang yang menyebut dirinya “revolusioner” adalah sesungguhnya revolusioner, ada juga revolusioner palsu, ada revolusioner gadungan!

Saya sudah menguraikan perkara “evolusionisme”; di dalam praktek. Bagaimana “fasensprong”; di dalam praktek? Fasensprong tidak mau tahu akan revolusi nasional dan demokratis. Fasensprong mau langsung ke sosialisme, sekalipun syarat-syarat untuknya belum tersedia. Fasensprong mengobrak-abrik pengusaha-pengusaha nasional dan pengusaha-pengusaha kecil, tetapi membiarkan pengusaha-pengusaha imperialis seperti BPM-Shell, Stanvac, Caltex dan Unilever. Mereka lebih hebat daripada “sosialisme dengan kemiskinan”; - mereka mau “sosialisme dengan imperialisme”! Terhadap masalah tanah, fasensprong tak mau ambil perduli terhadap

perlunya pemilikan perseorangan oleh kaum tani atas tanah: mereka mau langsung  “pengkoperasian” pertanian,  atau yang tak kalah seringnya, mereka mau “menasionalisasi tanah-tanah”. Jelaslah, bahwa fasensprong sebetulnya tak lain daripada sabotase terhadap revolusi.

Bagaimana hubungannya antara tingkat revolusi yang pertama dengan tingkat yang kedua? Bung Aidit dalam karyanya Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia menulis bahwa; ”Dua tingkat revolusi, yang demokratis dan yang sosialis (adalah) dua proses revolusioner yang berbeda dalam watak, tetapi yang satu dengan yang lainnya berhubungan. Tingkat pertama ialah persiapan yang diperlukan untuk tingkat kedua, dan tingkat kedua tidak mungkin sebelum tingkat pertama selesai”. Menyelesaikan “tingkat pertama”; bukan hanya berarti menyelesaikan tugas-tugas ekonominya yang pokok-pokok, terutama terhadap kapital imperialis dan monopoli tuan tanah atas tanah. Menyelesaikan “tingkat pertama”; harus berarti juga dikerjakannya hal-hal yang mendesak sekali seperti mempraktekkan dan bukan hanya menyerukan semboyan “merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional”.  Jika penghasilan negara terutama didapat dari pajak-pajak, langsung maupun tak langsung, jika pajak-pajak yang sudah ada dinaikkan dan pajak-pajak baru diadakan, dan jika tarif-tarif transpor, telekomunikasi dsb. dinaikan, juga jika harga minyak, gula, dan lain-lainnya dinaikkan, dan jika sebaliknya perusahaan-perusahaan negara tidak memberikan sumbangan yang sepertinya kepada kas negara, apalagi jika karena belum diberantasnya yang dikatakan Presiden Sukarno dalam Manipol “syaitan korupsi”; dan “syaitan garuk kekayaan hantam kromo”, maka semua ini menandakan semboyan “merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional”; baru semboyan yang diserukan dan

belum semboyan yang dipraktekkan. Ketika memasuki tahun ke-2 Manipol, Presiden Sukarno berkata: “Kita harus dengan lebih tegap melangkah untuk secara konsekuen melaksanakan Manipol dan dalam tahun ke-2 Manipol Usdek ini kita harus sungguh-sungguh nanpakken soal retooling ini benar-benar”.  Kita sekarang sudah berada di tahun ke-3 Manipol, tahun batas bagi pelaksaan triprogram kabinet, bagi kabinet sendiri, bagi keadaan bahaya juga. Jika dalam tahun ke-2 Presiden Sukarno sudah begitu menekankan mutlaknya melaksanakan secara konsekuen Manipol dan nampakken soal retooling benar-benar,”apalagi sekarang di tahun ke-3 Manipol ini! Beberapa patah kata tentang Pancasila. Harus jelas bagi siapa pun, bahwa Pancasila itu sesuatu keutuhan integral yang tidak boleh direnggut-renggut satu-satu silanya dari sila-sila lainnya, dan bahwa Pancasila itu alat pemersatu. Jika Pancasila direnggut-renggut, maka bisa nanti atas nama “Kebangsaan”; misalnya orang menentang “Ketuhanan Yang Mahaesa”; atau “Kemerdekaan Beragama”; misalnya orang menentang “Kedaulatan Rakyat”; atau “Demokrasi  Sosialisme di mana pun di dunia menjamin kemerdekaan beragama”.

Sosialisme Indonesia tak terkecuali.  Sdr. KDH Sudjarwo dengan tepat menganjurkan “Pancasila” secara ilmiah setaraf dengan interpretasi penciptanya,”; yaitu Bung Karno. Memang kalau kita bertolak dari “Lahirnja Pantja Sila”, pidato 1 Juni 1945 Bung Karno yang sudah banyak saya kutip itu, dalam mebicarakan sila  “Ketuhanan Yang Mahaesa”; Bung Karno menekankan “hormat-menghormati satu sama lain”, “yang berkeadaban”, “yang berkebudayaan”; “yang tidak onverdraagzaam”, dan dengan tegas beliau kemudian berkata: “Segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya”; UUD’45 dalam pasal

29 yang mengenai “Ketuhanan Yang Mahaesa”; menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”. Dalam “Djarek”, Presiden Sukarno menggasak “hantu kebencian”, membela “toleransi politik”; Dan dalam “Membangun Dunia Kembali”; atau pidato PBB-nya yang terkenal itu, Presiden Sukarno menerangkan bahwa sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”; dalam Pancasila berarti: “hak untuk percaya”, bukan kewajiban untuk percaya kepada Tuhan, dan berkatalah Presiden: “Bangsa saya meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama: ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Budha dan ada yang tidak menganut sesuatu agama”.  Kemudian Presiden menunjukkan bahwa “bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan pun; diliputi oleh “toleransi”.

Pernyataan Presiden ini  tepat sekali, karena sesungguhnya “yang tidak menganut sesuatu agama”; atau “yang tidak percaya kepada Tuhan pun”; adalah bangsa Inndonesia-mereka rakyat Indonesia. Dan tentulah kita semua belum lupa pada canang yang dipukul Presiden dalam “Resopim”,  bahwa Pancasila adalah alat pemersatu, bahwa Pancasila tidak boleh dijadikan alat pemecah-belah, dan bahwa barang siapa menjadikan Pancasila alat pemecah-belah, sesungguhnya dia itu-dalam istilah Presiden Sukarno sendiri “sinting”

Sampailah saya sekarang pada alat yang terpenting, yang terbaik, dan yang satu-satunya untuk menyelenggarakan Sosialisme Indonesia melalui penyelesaian fase pertama, fase revolusi nasional-demokratis, yaitu persatuan nasional. Persatuan nasional ini dengan Nasakom sebagai porosnya, bukan hanya sesuatu yang sudah resmi dan maka itu harus dituruti mutlak oleh setiap warganegara dari golongan politik maupun karya, sipil maupun militer, tetapi dia pun syarat yang tak boleh tidak jika kita mau menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi ’45 dengan perbuatan dan tidak dengan lipservice atau lamis-lamis bibir saja. Presiden Sukarno mengatakan dalam “Resopim”; bahwa menolak Nasakom berarti bertentangan dengan UUD’45, dan dalam “Djarek”; beliau berpesan, “Bangsa” kita harus menggembleng dan menggempurkan persatuan dari segala kekuatan-kekuatan revolusioner, - menggembleng dan menggempurkan  de samenbundeling van alle revolutionaire krachten in de natie.

Demikianlah secara pokok-pokok Sosialisme Indonesia-ilmu dan amalnya: ilmu dan amal pengakhiran pengisapan oleh manusia atas manusia. Saya

anjurkan kepada para siswa UNRA dan para peminat lainnya yang mau memperdalam soalnya-supaya mempelajari buku Bung Aidit, Sosialisme Indonesia dan Syarat-syarat Pelaksanaannya.

Penegasan saya sebagai kesimpulan:

Tanpa Persatuan Nasional dengan kaum buruh dan tani sebagai kekuatan pokoknya dan Nasakom sebagai porosnya, takkan ada pelaksanaan Manipol secara konsekuen, sedang tanpa pelaksanaan Manipol secara konsekuen, takkan ada Sosialisme Indonesia.