Apr 5, 2012

Masalah Demokrasi, Sosialisme, dan Dunia Ketiga

Masalah Demokrasi, Sosialisme, dan Dunia Ketiga

Prof. W.F. Wertheim:

Prof. W.F. Wertheim, sosiolog dan historikus Belanda terkenal, pengkaji masalah-masalah Indonesia dan Dunia Ketiga, khususnya masalah emansipasi rakyatnya, pada 16 November 1997 ini mencapai usia 90 tahun. Pada 4 Oktober y.l. Hersri* melakukan wawancara dengan prof. W.F. Wertheim, yang isinya sebagai berikut.
Hersri* (HS): Pak Wertheim, saya ingin mengajukan dua soal pokok. Terserah Pak Wertheim, mau memilih dari mana untuk menjawabnya. Soal pertama tentang Demokrasi, dan soal kedua tentang hari depan Sosialisme, tentu saja khususnya untuk Indonesia. Tentang Demokrasi, karena sebenarnya sudah menjadi kenyataan, bahwa Demokrasi Barat bukan jalan keluar. ‘Demokrasi separoh suara tambah satu’ sudah lama dibantah kenyataan sejarah. Tapi masalahnya mencari Demokrasi penggantinya masih belum berhasil. Sukarno pernah menawarkan dan mencobakan Demokrasi Terpimpin, tapi berakhir dengan malapetaka September 1965. Jadi dua tema itu, Pak Wertheim. Saya silakan, mulai dari mana.

W.F. Wertheim (WFW): Dua tema itu termasuk dalam buku saya yang terbit bulan April tahun ini, yang berjudul Third World Whence and Whither. Dalam buku itu saya sangat menekankan beberapa hal, di mana saya sama sekali tidak setuju dengan hal-hal yang umumnya telah diterima begitu saja sebagai kebenaran yang sejati. Yang satu, bahwa Sosialisme sudah hancur dan Kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk kemudian hari. Malah ada seorang Amerika tapi dengan nama Jepang, Fukuyama saya kira, yang menulis bahwa dalam tahun 1990 sudah terjadi apa yang disebutnya the end of history. Van Deventer, mengatakan, bahwa ada tiga hal yang selalu disebut-sebut sebagai harus dikembangkan di Hindia Belanda, sebagai inti dari ‘politik etik’, yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi. Edukasi ialah pendidikan, dan emigrasi yaitu transmigrasi dari Jawa ke pulau yang kurang padat penduduknya.
      Begitulah yang selalu ditulis. Saya satu kali juga pernah ikut-ikutan menyebut dalam kuliah saya. Tapi kemudian saya pikir: Di mana Van Deventer pernah menulis begitu? Lalu saya cari. Ternyata itu tidak benar! Trias itu sama sekali tidak terdapat di dalam semua karangan Van Deventer. Ia kadang-kadang memang menyebut dua dari tiga sistem itu, tapi ada tiga atau empat hal lagi yang juga disebutnya sebagai sama penting. Dan dia tidak pernah mengatakan, bahwa yang ini paling penting dan yang itu kurang penting. Dan transmigrasi, misalnya, dalam karangannya yang pokoknya tentang politik etis itu, Van Deventer sama sekali tidak menyebutnya.
      Ada juga beberapa pengalaman lain pada waktu itu yang memberi pengertian pada saya,  yaitu bahwa semua hal yang akan saya jelaskan, sebelumnya harus saya cek lagi. Apakah benar demikian? Jadi buku Third World Whence and Whither ini, seperti semua buku saya lainnya,  bukan kesimpulan dari yang sudah umum diterima. Tapi saya selalu mencari, apakah benar atau tidak.
      Semua itulah yang saya belajar dari pengalaman sejarah pada awal abad ini. Tapi kecuali itu, ada juga yang dari pengalaman sejarah pada pertengahan abad. Yaitu tentang Tiongkok. Di mana-mana sekarang orang menulis, bahwa dalam ‘Maju Melompat Besar’ telah terjadi sekitar 20-30 juta orang mati kelaparan. Ini di mana-mana, terus-menerus diulang-ulang. Jadi sebenarnya tanpa sadar, mereka itu sendiri sudah terlalu banyak percaya pada apa yang pernah diucapkan Mao Zedong. Walaupun selamanya mereka itu sangat anti-Mao Zedong. Karena dalam tahun 50-an, yaitu dalam tahun 1957, saya bersama istri saya Hetty Wertheim Gijse Weenink, mengunjungi Tiongkok untuk pertama kali. Waktu itu diumumkan, bahwa pemerintah telah mengadakan sensus penduduk dalam tahun 1953. Jumlah seluruh penduduk Tiongkok ketika itu dicatat sebanyak 600 juta orang. Saya pikir, bahkan juga sebelum berkunjung ke Tiongkok, angka itu tidak masuk akal. Karena saya tahu, bahwa pada sekitar 15 tahun sebelumnya, di Tiongkok juga pernah diadakan sensus penduduk. Ketika itu jumlah yang dicatat tidak lebih dari sekitar 450 juta jiwa. Mungkin saja sedikit lebih banyak dari jumlah itu. Karena saya juga mempelajari demografi, maka saya tahu, bahwa di Dunia Ketiga hasil pencatatan sensus selalu lebih rendah dari angka yang sebenarnya. Tetapi boleh dikatakan pada waktu itu jumlah penduduk Tiongkok tidak lebih dari 500 juta orang. Karena itu pada waktu berkunjung ke Tiongkok tahun 1957, saya memutuskan untuk mencari hubungan dengan ahli demografi yang terkenal, yaitu Chen Ta. Dia selalu mengumumkan karangan-karangannya dengan nama Ta Chen. Di samping ingin bertemu dengannya, saya juga ingin bertemu dengan sosiolog yang sangat terkenal Fei Hsiao-tung. Pada tahun 1956 ada gerakan yang dipimpin Mao supaya ‘seratus pikiran bersaing suara, dan seratus bunga mekar bersama’. Tapi dalam tahun 1957 sudah terjadi perubahan, oleh adanya gerakan dari atas yang anti-kaum kanan.
      Hal ini saya dengar sesudah di Tiongkok, ketika saya minta untuk bertemu dengan dua orang ahli tersebut. Permintaan saya tidak mungkin dipenuhi, karena dua ahli itu disebut sebagai orang-orang kanan, dan mereka harus mempertanggung-jawabkan diri di dalam pemeriksaan. Begitu penjelasan seseorang dari Institut Filosofi yang datang pada saya tentang kedua ahli yang saya cari itu. Dikatakannya juga bahwa Chen Ta diperiksa, karena ia tidak mau menerima angka jumlah penduduk Tiongkok 600 juta, karena menurutnya angka itu terlalu tinggi. Di samping itu Chen Ta juga berpendapat, sistem sensus 1953 yang dipakai itu tidak ilmiah, dan ia bersedia ditugaskan untuk menyusun sistem yang lebih ilmiah.
      Menurut hemat saya pendapat Chen Ta itu masuk akal. Karena dalam situasi yang demikian buruk, dan dengan adanya pendudukan Jepang di sebagian besar wilayah Tiongkok serta terjadinya revolusi, tidak mungkin dalam periode yang sangat singkat jumlah penduduk naik begitu pesat. Itu memang tidak mungkin. Buat saya ini menjadi bukti, bahwa angka sensus tersebut hanya angka perkiraan. Pada saat sensus itu keadaan di Tiongkok, khususnya di selatan, belum tenteram, sehingga sensus yang sejati memang tak mungkin. Tentang kesimpulan saya ini sebenarnya sudah saya umumkan dalam banyak karangan-karangan saya. Tetapi di negeri Belanda, pendapat saya itu tidak dipercaya. Karena sampai sekarang umum percaya pada angka 600 juta, yang pernah diumumkan pemerintah, dan yang selanjutnya mereka terus mempercayainya. Oleh sebab itu pula mereka pun mengatakan, ada kira-kira 20, 30 atau bahkan 40 juta orang telah mati kelaparan. Karena dalam sensus tahun 60-an ada sebanyak 20-30 juta orang tidak ditemukan lagi. Padahal menurut saya mereka itu tidak ditemukan, bukan karena telah mati karena lapar, tetapi karena memang sama sekali tidak pernah hidup.
      Dalam buku Third World Whence and Whither  ini saya juga mengulangi lagi kesimpulan saya. Sebelumnya saya telah  mencari bukti tentang semua data demografi yang mengatakan sekitar 30-40 juta manusia mati kelaparan; dan sebetulnya semua itu bertolak dari sensus penduduk tahun 1953. Ini hanya suatu contoh, bagaimana saya selalu mencoba mengontrol terhadap semua pendapat yang sudah diterima, baik oleh  umum maupun oleh dunia ilmuwan. Malah justru pendapat para ilmuwan seringkali hanya mengulang-ulang pendapat yang sudah berlaku.

HS.: Koreksi dan ajakan Pak Wertheim untuk selalu mengontrol kembali kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli, terutama patut diperhatikan kalangan ilmuwan Indonesia. Karena mereka itu umumnya, kalau menghadapi kesimpulan yang bersumber dari pakar Barat, lalu segera saja menerima atau menolak tanpa kritik. Kita beralih ke soal ekonomi, Pak Wertheim. Bagaimana tentang hari depan Sosialisme bagi Dunia Ketiga, dan khususnya Indonesia?

WFW.:  Menurut hemat saya yang umumnya juga masih diterima sejak Adam Smith, jadi sejak akhir abad ke-18, yaitu pendapat bahwa: pertama, pembangunan ekonomi dan industri yang paling baik hanya terjadi jika di bawah pimpinan Kapitalisme; dan kedua, supaya peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian kecil saja. Jadi pendapat umum yang juga diterima
      dalam abad ke-19 ialah, bahwa yang harus diperbuat pemerintah hanyalah untuk menjaga agar supaya selalu ada rust en orde. Artinya menjadi gagasan umum dalam awal abad ke-19 agar pemerintah hanya melakukan tugas yang sangat terbatas, yaitu menegakkan hukum dan ketertiban. Pemerintah jangan mencampuri urusan perekonomian, yang semata-mata menjadi urusan perusahaan swasta. Demikian itulah teori umum pada awal abad ke-19.
      Tapi dalam akhir abad ke-19 sudah menjadi jelas, bahwa hal yang demikian itu tidak lagi cukup. Karena golongan buruh telah ikut menghimpun kekuatan, misalnya dalam serikat buruh, untuk melawan supaya buruh tidak hanya digunakan oleh golongan atas. Tapi supaya buruh juga bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi. Tapi dalam satu abad kemudian, yaitu dalam tahun 1990, rupanya mereka sudah lupa tentang hal itu sama sekali.
      Sebenarnya telah terjadi kesalahan yang jauh lebih umum. Yaitu teori, bahwa seolah-olah industri Inggris telah tumbuh semata-mata karena dorongan Kapitalisme saja. Seolah-olah pertumbuhan itu spontan, dan yang dipandang menjadi pujangga sejarah Inggris ialah kaum entrepreneur  belaka. Padahal kalau kita mencari tahu bagaimana sejarah ekonomi di Eropa Barat, sebenarnya yang selalu terjadi justru sebaliknya. Karena sampai kira-kira tahun 1700, Inggris belum berkembang di bidang industri. Ketika itu yang paling kuat dalam industri ialah India, misalnya di Bengala dan juga Gujarat. Yang terjadi selanjutnya, yaitu dalam abad ke-18, semua impor barang tekstil dari India dilarang. Di Inggris semua orang yang memakai bahan-bahan tekstil buatan India, misalnya tekstil dari sutera dan kapas, dihukum. Tetapi bukan hanya itu. Di Inggris lama-kelamaan tumbuh perkembangan di bidang industri, dan juga adanya pemerintahan yang sangat kuat. Demikian kuatnya, sehingga bisa mendapat kemenangan pada pertempuran Plassey melawan Bengala pada tahun 1757.  Sejak itu Inggris selalu menghalangi semua impor tekstil dari India, bahkan menaikkan tarif impor tekstil sampai lebih dari 35%. Parlemen Inggris waktu itu malah menganjurkan, supaya Inggris tidak menjadi importir barang jadi dari India, tetapi hanya bahan mentah, yaitu kapas dan sisal.
      Dengan demikian ide bahwa industrialisasi hanya terjadi atas inisiatif kapital saja sama sekali salah, oleh karena  terbukti selalu sangat ditolong oleh pemerintah. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris sudah merebut posisi sebagai satu-satunya negeri industri di seluruh dunia. Tetapi waktu itu, misalnya di Jerman dan Amerika Serikat, segera timbul pula gerakan untuk mengikuti langkah Inggris. Dan yang kemudian terjadi selalu memperlihatkan adanya campur tangan atau pertolongan pemerintah, yang berupa proteksionisme. Suatu sistem yang umumnya disebut ‘merkantilisme’, yaitu  sistem pemerintah untuk menolong swasta. Ini terjadi di Jerman,  Amerika Serikat, dan juga Prancis dalam abad ke-19. Negeri terakhir yang dapat menjadi negara industri melalui industrialisasi swasta ialah Jepang.
      Tapi terhadap semua negeri-negeri jajahan, tidak hanya Inggris terhadap India, tapi juga Belanda terhadap Indonesia dan Prancis terhadap Vietnam, selamanya tidak pernah ada bantuan bagi pengembangan industri, melainkan hanya tindakan untuk menghindari terjadinya persaingan. Sistem yang sama, walaupun sedikit terlambat, juga dilakukan oleh Amerika Serikat, misalnya terhadap Amerika Selatan, yaitu sistem doktrin Monroe, dari akhir Perang Dunia II. Sistem itu semata-mata ditujukan untuk mencegah agar di negara-negara seperti Brazilia, Venazuela dan Kolombia tidak tumbuh industri, sehingga tetap bisa menjadi pasar untuk barang-barang jadi dari industri Amerika Serikat.
      Maka boleh dikatakan, sistem itu bertujuan supaya pemerintah-pemerintah di Dunia Ketiga tidak mengurus perekonomian mereka, tapi selamanya harus diurus oleh kapital internasional, melalui globalisasi dan privatisasi. Dalam situasi sekarang bagi negeri-negeri Dunia Ketiga, di
mana industri masih belum kuat, semuanya ini sama sekali tidak masuk akal. Inilah soal yang saya coba untuk meyakinkan melalui buku saya tersebut di atas. Karena itu anak-judul yang saya tambahkan pada buku itu ialah ‘Protective State versus Aggressive Market’.
HS.: Mengapa ‘versus’? Apakah kedua-dua sifat, ‘protective’ dan ‘aggressive’ itu, bukan karakter ganda dari kapital internasional?

WFW.: ‘Protective state’ itu lebih sukar untuk diterangkan. Karena banyak ‘states’ atau pemerintah-pemerintah di Dunia Ketiga yang menerima globalisasi dan kekuasaan kapital internasional. Menurut hemat saya maksud dilakukannya privatisasi oleh Dunia Barat juga agar supaya industri di Dunia Kedua, ‘Dunia Soviet’ yang sekarang tidak ada lagi itu, berhasil diruntuhkannya sama sekali. Jadi sistem yang didorong dan sangat diperkuat oleh International Monetary Fund dan World Bank itu, justru untuk menghalangi proteksionisme di semua negara-negara di dunia, agar dengan demikian market sama sekali bebas. Semuanya itu hanya demi menyelamatkan posisi monopoli negara-negara industri. Boleh dikatakan bahwa seluruh sistem itu bukan untuk mengembangkan industri dan kesejahteraan umat manusia seluruh dunia, tetapi hanya untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi yang sudah di tangan mereka. Tetapi di dunia Barat proteksi itu memang ada, dan pasar itu tidak sama sekali bebas. European Union, misalnya, semuanya ini dimaksud untuk proteksi belaka.  Juga adanya perjanjian Nafta, antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tak lain dimaksud untuk menolong monopoli industri Amerika Serikat.
      Dalam buku Third World Whence and Whither  saya kemukakan sebuah anekdot dari masa kanak-kanak saya. Ketika itu saya suka main catur. Saya dengar tentang seorang grand master Anu, yang saya beri nama Loewenstein, yang menulis sebuah sistem permainan sangat tangguh yang baik untuk digunakan. Seorang pemain amatir mencoba bermain dengan pembukaan yang sama seperti ditulis grand master itu, tetapi ternyata sama sekali gagal. Lalu seorang grand master lain berkata kepadanya: “Jangan main menurut yang Loewenstein tulis, mainlah seperti yang dia sendiri main!”
       Anjuran anekdot di atas juga menjadi anjuran saya pada Indonesia dan semua negara Dunia Ketiga. Janganlah mendengar pada apa yang dianjurkan secara tertulis, dan yang dipaksakan IMF dan World Bank untuk Dunia Ketiga, tetapi hendaklah mengulangi apa yang pernah diperbuat Dunia Barat untuk menjadikan dirinya kuat di bidang industri. Baru-baru ini saya baca laporan, bahwa World Bank ‘menyarankan pemerintah Indonesia untuk menekan upah buruh’!

HS.: Bagaimana toepassing  dan pengaruhnya bagi negeri-negeri Asia Timur?

WFW.:  Di  Asia Timur, dari awal abad ke-20, boleh dikata sudah menjadi kuat. Jepang sudah mulai mengembangkan industrinya dalam akhir abad ke-19. Jepang sudah menjadi negara yang sangat kuat, juga di bidang ekonomi. Sebagai kekuatan kolonial Jepang juga sudah mulai  mengembangkan industrinya, misalnya di daerah-daerah jajahannya, yaitu di Korea dan Manchuria, atau Manchukuo, di utara Tiongkok, demikian juga Taiwan atau Formosa. Jadi lain dengan negara-negara Eropa Barat, Jepang tidak menghindari industrialisasi negeri-negeri jajahannya. Tetapi sedikit menolongnya, oleh karena letak negeri-negeri jajahannya itu agak dekat, dan mempunyia bahan-bahan mentah yang Jepang sendiri tidak punya.
      Ada dua perkembangan terjadi di Asia Utara. Pertama di Tiongkok, yang bisa dibandingkan dengan perkembangan di Uni Soviet. Karena dua negara itu sangat kuat, dan mempunyai banyak bahan mentah. Sehingga di sana industri dapat dikembangkan tanpa bantuan Dunia Barat. Jadi di Uni Soviet dan Tiongkok, berbeda dengan di Barat, industri tidak dikembangkan oleh Kapitalisme. Tapi justru untuk menghindari masuknya Kapitalisme, industri dibangun di bawah pimpinan pemerintah yang sangat kuat, baik pemerintah Stalin maupun pemerintah Mao. Jadi di kedua negeri itu sudah dimulai dengan perkembangan industri yang kuat. Tapi sekarang sistem baru, yaitu yang disebut globalisasi dan privatisasi, dimaksud tidak lain untuk meruntuhkan perkembangan  yang pernah dicapai Uni Soviet dahulu. Di Tiongkok hal ini belum terjadi. Tapi bahaya agak besar akan timbul, yaitu kalau kapital dari luar menjadi sangat kuat, maka di sana pun akan mengalami perkembangan serupa. Hongkong sekarang sudah masuk Tiongkok. Sehingga Kapitalisme ekstern akan menang. Tapi mengapa di Korea Selatan dan Taiwan industri toh bisa berkembang juga? Karena dalam tahun-tahun 50an-60an Amerika Serikat mempunyai cukup alasan untuk sedikit mengembangkan industri  di dua negeri  yang sebenarnya sudah dimulai oleh Jepang. Taiwan untuk digunakan sebagai etalase terhadap Tiongkok, dan Korea Selatan terhadap Korea Utara.
      Jadi di Asia Timur boleh dikata sudah ada perkembangan industri. Tapi sama sekali bukan menurut sistem globalisasi dan privatisasi, melainkan dengan dorongan kuat dari pemerintah lokal.

HS.: Bagaimana  dengan Indonesia?

WFW.:  Ini soal yang sukar. Karena pemerintah di Indonesia sejak Orde Baru juga sangat kuat. Tapi pemerintah ini sama sekali tidak menghiraukan kesejahteraan rakyat banyak. Rakyat sama sekali tidak boleh mengembangkan inisiatif sendiri, semua dipimpin dari atas. Karena itu, menurut pendapat saya, di sana ada perkembangan industrialisasi, tapi yang tidak sangat kuat dan tidak memberi manfaat yang berarti bagi rakyat banyak. Karena jumlah orang yang bekerja di lapangan industri tidak terlalu besar, sehingga tidak bisa memecahkan masalah kepadatan penduduk. Ini soal pertama. Yang dapat untung dari industrialisasi di Indonesia, umumnya di Jawa dan bukan di pulau-pulau lain, hanyalah keluarga Suharto dan kawan-kawan ekonominya, misalnya grup Liem dan grup Bob Hasan.
      Menurut pendapat saya yang paling penting supaya pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi kekuasaan satu golongan kecil. Pembangunan ekonomi hanya berhasil jika bagian besar penduduk juga dapat ambil peranan aktif. Di Indonesia hal ini sama sekali tidak terjadi, oleh karena inisiatif rakyat jelata bukannya didorong tapi bahkan dibunuh.

HS.: Jadi karena itu, jika melihat situasi Indonesia sekarang, menurut Pak Wertheim hari depan cita-cita atau gagasan Sosialisme  di sana sudah menjadi gelap?

WFW.:  Menurut saya hari depan Sosialisme tetap sangat terang. Tapi harus belajar dari pengalaman-pengalaman dunia Sosialis, yang sebagian darinya sekarang telah menjadi pelajaran yang negatif. Pertama-tama perlu saya katakan, bahwa  sistem yang dahulu dipakai di Uni Soviet dan di negeri-negeri lain di kawasan Eropa Timur yang dulu di bawah  pimpinan Uni Soviet, serta juga sebagian pengalaman negatif dari Tiongkok, sejak runtuhnya negara-negara Sosialis sekarang dipakai oleh dunia Kapitalis untuk meyakinkan seluruh dunia bahwa Sosialisme telah mengalami kegagalan di mana-mana. Untuk itu digunakan segala akal dan daya-upaya. Misalnya dikatakan, bahwa di Uni Soviet segala-galanya sudah runtuh, karena Sosialisme sama sekali jelek. Demikian pula halnya, kata-kata jelek yang serupa, juga berlaku terhadap sistem Mao.

Karena itu semua teori dan pernyataan, seperti tentang angka mati kelaparan yang 20-30 juta dari jaman ‘Maju Melompat Besar’ tersebut di atas, semata-mata didorong oleh propaganda untuk membusukkan sistem Sosialisme. Padahal sebenarnya pernah ada dua negeri di dunia yang telah berhasil menjadi kuat, yaitu Tiongkok dan Uni Soviet. Tapi untuk memenangkan ide Kapitalis, maka sekarang harus dikatakan bahwa semuanya itu bukan sukses melainkan kegagalan total. Tapi Vietnam masih lebih jelas. Karena di sana, pada waktu Ho Chi Minh, gerakan Sosialis begitu kuatnya, sehingga pada tahun 1975 bahkan berhasil mengalahkan kekuatan militer Amerika Serikat. Tetapi karena sabotase dan boikot Dunia Barat, khususnya Amerika Serikat, timbullah sekarang di sana pemerintahan yang sama sekali mau menuruti sistem privatisasi dan globalisasi, dengan menerima semua anjuran dari IMF untuk tidak mengembangkan diri sendiri. Di Kuba Castro masih bertahan. Tapi propaganda terus-menerus dilancarkan, bahwa juga di Kuba segala-galanya sudah gagal. Kegagalan itu, sampai taraf tertentu,memang telah terjadi sebagai akibat boikot total Amerika Serikat, yaitu agar Amerika Selatan, Eropa, dan bahkan seluruh dunia tidak lagi mengadakan hubungan dagang lagi dengan Kuba. Di  Kuba sampai sekarang bahkan masih ada pelabuhan yang dikuasai  tentara Amerika Serikat.
      Semua propaganda, juga dulu terhadap Nikaragua, selalu dipakai untuk membuktikan bahwa Sosialisme tidak bisa berkembang. Yang bagi saya paling mengecewakan, yaitu bahwa banyak orang yang sekarang menjadi kehilangan harapan sama sekali pada Sosialisme. Inilah hasil dari sistem pemerintah Amerika Serikat yang sangat kuat, supaya tidak ada seorang pun di dunia yang masih hendak mengucapkan ‘Hidup Sosialisme’.
      Buku saya tersebut justru mencoba membuktikan, bahwa Sosialisme mempunyai banyak kemungkinan untuk berkembang. Justru di Dunia Barat sekarang terlihat banyak hal yang sangat berbahaya. Seperti yang terjadi di mana-mana, di dunia Kapitalis, yang dikatakan sama sekali bebas itu. Spekulasi di pasar uang membawa malapetaka di mana-mana. Masalah finansial yang sekarang terjadi di Thailand, Indonesia, dan Malaysia itu pun membuktikan tentang bagaimana sangat berhayanya sistem Kapitalisme. Saya sudah membaca banyak karangan para pakar, dan juga jurnalis di suratkabar-suratkabar, yang mengakui ketidakpercayaan mereka lagi terhadap Kapitalisme bagi Dunia Barat. Third World Whence and Whither khususnya untuk membuktikan, bahwa bagi Dunia Ketiga  Kapitalisme masih jauh lebih berbahaya. Jadi Dunia Ketiga harus mencari suatu sistem Sosialis yang lebih sesuai.
      Walaupun sistem Soviet dan juga sistem Mao runtuh, justru sekarang bisa dikatakan bahwa ekonomi di Tiongkok pernah berkembang sangat baik, barangkali sampai tahun 1975. Tentu saja ada kelemahan-kelemahan. Sesuatu hal yang sebenarnya sangat berbahaya, yaitu kalau ada pemerintahan, di negeri mana pun juga, yang sama sekali tidak mau menerima keterbukaan. Kalau di sana tidak boleh ada kritik sama sekali terhadap sistem. Inilah yang paling berbahaya, dan bukan Sosialisme. Karena dalam Sosialisme justru terdapat banyak hal yang sangat penting. Tetapi kalau di sesuatu negara, di sana berlaku sistem diktatorial, maka pembangunan Sosialis pasti tidak akan berhasil. Menurut saya inilah kelemahannya. Bukan Sosialisme, tapi pelaksanaannya yang diktatorial itulah yang salah.

HS.: Bagaimana tentang krisis valuta yang sekarang terjadi? Mengapa justru di Indonesia, dan juga Asia Tenggara pada umumnya?

WFW.:  Itu bisa terjadi di mana-mana. Tapi barangkali kebetulan di kawasan itu, karena di sana ekonomi masih lemah, sehingga semua sistem ekonomi gampang diruntuhkan. Misalnya mengapa terjadi di Indonesia? Karena Suharto telah mengijinkan dinaikkannya hutang pemerintah sampai entah berapa ratus milyar dolar, saya tidak tahu. Ini tentu sangat berbahaya. Juga ide ICMI Habibie untuk mengembangkan industri sampai sama tingginya dengan industri dunia, tentu sama sekali tidak mungkin dengan basis yang demikian sempit itu. Tentu saja juga karena adanya korupsi yang merajalela di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya.
      Bagaimana keadaan di Thailand dan Malaysia saya tidak tahu secara detail. Tapi tentang Indonesia, juga terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera baru-baru ini merupakan tanda bahwa wewenang pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan kapitalis terlalu lemah. Tapi dalam hubungan ini, barangkali baik juga untuk mencari tahu, bagaimana caranya agar sistem diktaturial dapat dihindari.

HS.: Jaman Sukarno sering dikatakan orang sebagai ‘jaman diktatorial’. Tapi jaman Suharto sekarang ini apakah tidak jauh lebih diktatorial? Walaupun begitu mengapa ‘dunia demokrasi’ Barat lebih menerima Suharto daripada Sukarno? Apakah ‘diktatur hijau’ lebih baik dibanding ‘diktatur merah’?

WFW.:  Ya, benar. Jaman Suharto jauh lebih diktatorial dari jaman Sukarno. Oleh karena dalam jaman Sukarno dengan sistem Demokrasi Terpimpin, mulai dari tahun 1957 sampai 1965, semua gerakan anti-Sukarno masih dimungkinkan terjadi. Kehidupan kaum oposisi saat itu mungkin tidak terlalu gampang. Ada orang-orang yang dipenjara dan sebagainya. Tetapi keadaan di jaman Sukarno jauh kurang jelek dibandingkan dengan yang terjadi sesudah Oktober 1965. Di samping itu juga jangan lupa, Demokrasi Terpimpin berlaku sebenarnya bukan oleh kemauan Sukarno. Tapi Sukarno justru bertindak karena didorong dan dipaksa oleh Jendral Nasution. Dia dipaksa dalam suatu situasi, ketika di luar Jawa sudah terjadi pemberontakan pada tahun 1957-58, sehingga karena itu  sukar bagi Sukarno untuk tidak mengumumkan sistem militer SvB  (Staat van Beleg).  Boleh dikata pada saat itu tentara sudah mulai dengan kemenangannya yang pertama, dan yang akhirnya memuncak ke kemenangan akhir yaitu pada akhir September 1965. Tapi, menghadapi situasi yang demikian, sistem apa yang harus ditempuh Sukarno, atau siapa saja pun, kalau bukan sistem diktatur?
     Dalam hubungan ini, ada pengalaman lain yang perlu diperhatikan sebagai bahan ban­ding. Yaitu pengalaman tentang bagaimana sangat sukarnya perjuangan sekarang ini. Juga di sini saya sama sekali tidak setuju  dengan pendapat yang dianjurkan di mana-mana, oleh banyak badan dan ahli-ahli, yaitu untuk mengikuti Demokrasi Barat. Menurut saya yang terutama penting, yaitu kita harus mencari jawab dulu, mengapa sampai suatu taraf tertentu Demokrasi Barat berhasil? Memang belum sangat tinggi hasil itu, tapi boleh dikatakan bahwa di Barat demokrasi telah dapat menolong perkembangan ekonomi sampai pada taraf yang sederhana.

HS.: Apakah karena itu juga, maka di dalam kehidupan modern kata Demokrasi seakan-akan dipandang sebagai sepatah kata mantra? Tapi dalam perkembangannya di Barat, mengapa taraf sederhana yang pernah dicapai Demokrasi itu kemudian menjadi mundur?

WFW.: Sebenarnya dari praktik Demokrasi selama beberapa abad sudah ada pengalaman yang bisa dipakai sebagai pelajaran. Yaitu bahwa yang perlu dalam Demokrasi bukannya menghitung, berapa prosen dari penduduk yang pro dan berapa prosen yang kontra. Itulah sistem formal Demokrasi. Tapi mencari tahu, apa alasannya maka sistem Demokrasi tidak langsung, yang bisa berjalan melalui pemilu-pemilu itu, dapat berkembang di Eropa Barat? Sebab, bersamaan dengan jalannya Demokrasi, lama-kelamaan lalu tumbuh suatu sistem di mana dikembangkan juga pengertian tentang kemungkinan untuk beroposisi. Sehingga karenanya, toleransi menjadi ciri yang paling penting untuk menghidupkan sistem Demokrasi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sama sekali tidak penting hitungan berapa prosen pro dan berapa prosen kontra. Tapi yang penting bahwa bagi yang kalah sudah tahu, suatu ketika mungkin datang kesempatan baginya untuk menang.
Jadi ada ruangan bagi oposisi, dan ada kemungkinan untuk berkembang dari minoritas menjadi mayoritas, dan sebaliknya dari mayoritas berubah menjadi minoritas. Ini tentu saja merupakan sistem yang tidak gampang. Tapi ini merupakan satu syarat yang paling penting bagi perkembangan Demokrasi. Sementara itu di Dunia Ketiga pada umumnya terdapat banyak hal-hal yang sangat urgen, sangat penting dan mendesak, yang tidak bisa ditunggu sampai 4, 8 atau 12  tahun sampai suatu perubahan akan dapat terjadi. Sedangkan di Barat sebaliknya yang terjadi. Lama-kelamaan lalu tercipta situasi di mana kesejahteraan umum, walaupun belum sama sekali baik tapi tokh tidak urgen untuk dilakukan perubahan.
      Barangkali inilah alasannya, mengapa sistem Demokrasi indirek  -– dengan pemilihan umum setiap jangka tahun tertentu -–  tidak bisa berjalan di Dunia Ketiga. Bukan soal bangsa-bangsa Dunia Ketiga bodoh, dan tidak mengerti tentang sistem Demokrasi, tapi karena syarat untuk itu memang tidak ada. Soal yang di sana urgen, khususnya di daerah yang kelebihan penduduknya terlalu besar, ialah buruknya keadaan kehidupan. Karena itu harus ditempuh metode-metode yang, dalam jangka waktu kira-kira 10 tahun, diperkirakan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Keadaan demikian terdapat misalnya di Jawa, Bangladesh, Luzon, Vietnam Utara -- daerah Tongkin. Keadaan kependudukan sangat gawat, sehingga tidak bisa menunggu lama dengan menuruti metode menumbuhkan minoritas menjadi mayoritas. Mungkin Thailand lebih baik keadaannya. Di Malaysia lain lagi halnya, karena di sana tidak ada sistem sawah kecuali di daerah Kelantan -- di utara. Di Malaysia jauh lebih gampang lagi, karena situasi kependudukan tidak begitu gawat.
      Karena itu, sistem Demokrasi parlementer tidak bisa memecahkan soal-soal besar. Ini sudah dirasa oleh Sukarno. Karena ketika memulai dengan Demokrasi Terpimpin, dalam tahun 1957, dia sudah mengerti bahwa sistem parlementer yang saban tahun dengan satu kabinet itu, tidak bisa menolong keadaan. Dia sudah mengerti hal yang negatif dari sistem Demokrasi Barat itu. Walaupun begitu sudah terbentuk anggapan umum yang berlaku di mana pun juga, bahwa yang diterima sebagai alat untuk memecahkan semua masalah dunia ialah dengan memasuki sistem Demokrasi parlementer.
      Tapi anehnya begini. Dalam hal ekonomi sistem globalisasi boleh dikatakan bohong belaka. Di dunia Barat sendiri sistem ‘free market’ tidak dipakai, karena ingin selalu mempertahankan sistem monopolinya atas pasar dengan bantuan kekuasaan pemerintah. Jadi ‘free market’ bukan suatu sistem yang baik, yang dapat dipakai oleh Dunia Ketiga. Karena Barat sendiri selalu menggunakan suatu sistem, di mana pemerintah selalu campur tangan untuk menolong ekonomi nasional.
      Dalam hal Demokrasi agak berbeda soalnya. Ini lebih sukar dimengerti. Karena di Barat sistem Demokrasi memang benar ada, dan juga bisa berjalan terus. Karena itu di Barat masih terlalu sukar untuk meyakinkan pendapat umum, bahwa sistem Demokrasi yang baik untuk Dunia Barat, di mana kesejahteraan taraf yang sederhana bisa tercipta, tidak cocok bagi Dunia Ketiga.

HS.: Kalau Demokrasi Barat tidak bisa memecahkan soal, lalu timbul pertanyaan: Jadi demokrasi apa yang bisa? Seperti dalam konteks hari depan Sosialisme, juga dipertanyakan Sosialisme apa?

WFW.: Sukar untuk menemukan satu jawaban yang sama sekali cocok untuk pertanyaan itu. Ada satu percobaan yang menurut saya penting sekali, tetapi akhirnya toh tidak berhasil juga. Yaitu sistem yang dipakai Mao Zedong, yang pada pokoknya bisa disebut ‘sistem dari massa kepada massa’.  Sistem Demokrasi direk. Sistem yang menjamin orang-orang tani, misalnya, dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan atas semua kehidupan mereka. Ini ideal yang paling baik dari  Mao dan juga Chou Enlai. Mereka itu dalam tahun 1949 sudah mengatakan: Jangan terburu-buru, tetapi harus selalu menunggu sampai rakyat mengerti dan setuju.
      Dalam teori sistem ‘dari massa ke massa’ Mao Zedong selalu disebut-sebut sebagai sistem yang ideal. Tapi dalam praktik, banyak kali terjadi Mao tokh memutuskan dengan terburu-buru. Ini terjadi, misalnya,  dengan program ‘Maju Melompat Besar’ dalam tahun 1958. Dalam hal ini terlalu banyak keputusan yang ditetapkan dari atas, dan bukan kemauan yang datang dari rakyat. Demikian juga yang terjadi dalam Revolusi Kebudayaan. Menurut teorinya ada kemungkinan untuk mengajukan kritik, misalnya melalui suratkabar tembok. Tetapi kemungkinan itu tetap berada di dalam satu sistem, di mana orang tidak boleh berbeda mengenai ide pokok. Karena itulah maka Demokrasi Direk tidak berhasil dalam dua hal itu.
      Tapi di Vietnam pada masa Ho Chi Minh mungkin bisa dikatakan berhasil. Barangkali karena Ho Chi Minh agak lebih hati-hati daripada Mao. Walaupun begitu Mao juga banyak berhasil. Misalnya dalam hal ekonomi. Saya empat kali ke Tiongkok, ketika Mao masih hidup dan juga sesudah ia meninggal. Pengalaman saya terutama di pedesaan, misalnya. Menurut saya banyak hal-hal yang baik, yang dicapai sesudah tahun 1962. Sebelum 1962 memang, saya membenarkan, ada masalah kelaparan dan kekurangan gizi yang gawat, di mana-mana di seluruh Tiongkok. Pada tahun 1960 dan 1961 diperkirakan boleh jadi ada 4 atau 5 juta mati kelaparan. Ini mungkin. Tapi dalam tahun 1964 saya kembali ke Tiongkok, juga  pada waktu  Natal 1970 dan awal tahun 1971, juga tahun 1979 ketika peranan Mao sudah mundur, tapi masih cukup kuat. Ketika itu saya melihat, bahwa dalam soal pertanian dan industri Tiongkok jauh lebih maju dibandingkan dengan India, Bangladesh, dan Indonesia. Itu bukan saja merupakan pengalaman pribadi saya, tetapi juga pengalaman ahli pertanian Prancis terkenal yang sering mengunjungi Tiongkok dan Vietnam, yaitu RenĂ© Dumont.  Dalam tahun 1976 ia menulis tentang betapa bagusnya Tiongkok kalau dilihat dari Bangladesh. Maka saya sama sekali yakin, bahwa keadaan di bidang pertanian dan industri tingkat awal sudah agak maju. Tidak benar jika dikatakan, bahwa ekonomi Tiongkok hanya berkembang sejak Deng Xiaoping, yaitu sesudah tahun 1980.

HS.: Bagaimana halnya di bidang politik dan kebudayaan, dengan Revolusi Kebudayaan yang terjadi semasa Mao Zedong?

WFW.:  Sistem yang mengatakan bahwa hanya ada satu sayap yang selalu benar, ini tentu sangat berbahaya. Maka itu Revolusi Kebudayaan menimbulkan ketidakpuasan sangat besar di kalangan pemuda yang dikirim ke daerah pertanian, dan juga karena sistem pendidikan mengalami kemunduran, dan banyaknya reaksi dari kaum burjuasi baru di kota-kota seperti Shanghai dan lain-lainnya. Maka boleh dikatakan, sistem demokrasi ‘dari massa kepada massa’ model Mao ketika itu tidak cukup memberi kemungkinan untuk beroposisi. Barangkali akan lebih baik jika Demokrasi tidak memutuskan semuanya dengan satu sistem untuk seluruh negara yang besar, tetapi demi inisiatif-inisiatif rakyat di daerah-daerah, asal saja para pemimpin di daerah-daerah itu sendiri tidak menjadi burjuasi-burjuasi baru. Tapi sukar dikatakan, di mana contoh yang  benar tentang demokrasi ini. Bukanlah saya, orang Barat, yang harus mengusulkan suatu sistem. Tapi mereka sendiri, orang-orang melarat atau pemimpin-pemimpin mereka di Dunia Ketiga itulah, yang harus memilih sistem yang mana. Tapi tentu bukanlah sistem kapitalis yang sekarang sudah terbukti hanya menimbulkan khaos belaka.

HS.: Di Tiongkok tidak berhasil, tapi di Vietnam pada zaman Ho Chi Minh agak berhasil. Apakah mungkin ada pengaruh luasnya negeri dan besarnya jumlah penduduk? Dan bagaimana dengan Indonesia, yang berpenduduk tidak sebesar Tiongkok tapi tidak sekecil Vietnam, berwilayah luas tapi terdiri dari banyak pulau dan bangsa-bangsa?

WFW.: Waktu saya mengunjungi Indonesia terakhir, tahun 1956-57, dua kali saya bertemu dengan Presiden, Bung Karno. Waktu itu saya punya banyak pengalaman dari daerah-daerah luar Jawa, misalnya Lampung dan Minangkabau, sedikit dari Bali. Di mana-mana bersama mahasiswa dan asisten saya, Kampto Oetomo yang sekarang terkenal sebagai Prof.Dr.Ir. Sajogyo, kami melakukan penyelidikan di daerah-daerah pedesaan. Kami selalu menjumpai situasi, bahwa di Jakarta sebenarnya tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar Jawa. Jadi pada akhir kunjungan saya sebagai guru besar tamu untuk satu tahun di Fakultas Pertanian Bogor, sehari sebelum saya berangkat kembali ke Belanda bersama istri, saya bertemu dengan Sukarno untuk kedua kali. Berdasar pengalaman kami tersebut, dan mengingat bahwa Jakarta tidak banyak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di daerah-daerah, maka pada waktu itu saya kemukakan kepada Bung Karno,  mungkin akan lebih baik jika inisiatif yang lebih besar diberikan kepada daerah-daerah luar Jawa, dan bahkan di Jawa di luar Jakarta. Jawaban Sukarno ketika itu: Itu tidak mungkin. Kami di sini di Jakarta yang harus memutuskan, di mana akan ada industri, di mana ada ini dan itu dan seterusnya ..., semua harus dari Jakarta.

HS.: Alasannya?

WFW.: Menurut saya karena pada waktu itu pemberontakan sudah terjadi di luar Jawa. Di Sumatera sudah ada pemberontakan Dewan Banteng, Dewan Garuda, dan Permesta di Sulawesi. Mungkin inilah alasannya dia tidak mau menerima ide saya itu.  Padahal sebenarnya, khususnya bagi Indonesia yang mempunyai situasi yang sangat banyak perbedaannya antara Jawa dan pulau-pulau luar Jawa,  menurut saya inisiatif harus ditumbuhkan dari bawah. Tapi saya sama sekali tidak yakin, bahwa untuk Indonesia seluruhnya perlu berlaku satu sistem Sosialisme baru yang datang dari bawah. Barangkali yang lebih mungkin dan masuk akal, jika pertama-tama ditimbulkan  satu sistem di sesuatu daerah sebagai contoh.

HS.: Soal itu pernah saya lempar sekitar empat tahun lalu, dengan mengambil perumpamaan ‘seandainya di Indonesia lahir Republik Rakyat Delanggu, walaupun mata-uangnya kereweng dan benderanya daun jati kering, selama republik itu benar-benar setia kepada namanya ‘republik rakyat’, segera saya akan pulang kembali dan mengabdi pada republiknya rakyat itu, dan dari situ mengubah daerah-daerah selebihnya ...’

WFW.: Tentu tidak ada yang menyambut, bukan?

HS.: Tidak ada. Jadi menurut Pak Wertheim, federasi atau setidaknya autonomi luas lebih baik?

WFW.: Barangkali begitu. Tapi yang selalu berbahaya yaitu jika pemerintahan federal menjadi suatu kekuatan konservatif dan sovinistis. Itu sangat berbahaya. Inilah yang terjadi di India. Sistem yang berlaku agak demokratis di seluruh India. Tapi kekuasaan yang ada di setiap negara-negara bagian, umumnya di tangan kasta  yang paling atas. Masih ada yang ingin saya tambahkan. Satu hal yang sekarang sudah menjadi sama sekali terang untuk semua orang yang dapat melihat dan mendengar dengan mata dan telinga sendiri.  Yaitu bahwa sistem yang sekarang, yang mau memaksakan Demokrasi Parlementer, di mana saja, hanya membawa khaos dan malapetaka. Begitulah misalnya yang terjadi di Eropa Timur. Sebab, jika dalam suatu masyarakat tidak ada toleransi untuk menerima, bahwa sesuatu golongan besok bisa menjadi minoritas atau mayoritas, ini akan mengakibatkan seperti yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Tapi sistem demokrasi, di mana saja pun di Dunia Ketiga, entah di Tanzania atau India dan di mana saja, tidak berhasil dalam memecahkan soal ekonomi. Karena terlalu banyak grup yang kuat. Sehingga kalau tidak ada cukup kritik dan claim  dari bawah, maka demokrasi  tidak akan berhasil, sebaliknya malah akan tumbuh menjadi kekuatan represi.
 
----Selesai----
 ________
*     Hersri adalah mantan tapol Buru,  sebelumnya wakil Indonesia di Biro Pengarang Asia-Afrika di Kolombo.
Subowo bin Sukaris
Hasta Mitra Updated at: 10:42 AM

No comments: