Apr 3, 2012

Marxisme vs Kapitalisme

Marxisme vs Kapitalisme

Francis Fukuyama, pakar politik dan filsafat Amerika keturunan Jepang pada tahun 1992 menulis buku dengan thesis yang sensasional berjudul: “The End of History and the Last Man”. Inilah antara lain inti thesisnya:

Yang kita saksikan sekarang bukanlah sekedar berakhirnya Perang Dingin, atau berlalunya suatu kurun-waktu tertentu di masa pasca Perang Dunia ke-II, akan tetapi tamatnya suatu peristiwa sejarah dalam arti kata, kita sudah sampai pada titik akhir evolusi ideologi manusia di satu pihak – dan di lain pihak terbuktinya keunggulan universalisasi Demokrasi Li-beral Barat sebagai bentuk final Pemerintahan bagi manusia.

Jelas yang dimaksudkan Fukuyama adalah tamatnya riwayat Marxis­me-Komunisme-Sosialisme, dan kiprahnya Demokrasi Liberal Barat sebagai pemenang mutlak dalam pertarungan dua ideologi manusia sejak Marx muncul di pertengahan abad-19. Juga seorang pakar politik Amerika lainnya, Samuel P. Huntington dalam bukunya (1993-96) berjudul “Clash of Civilisation – Remaking of World Order” menulis thesis senada dengan Fukuyama. Cukup banyak para pendukung Kapitalisme menganggap thesis Fukuyama dan Huntington benar sekali, karena menyaksikan sendiri runtuhnya ideologi komunisme di Soviet Uni dan negeri-negeri Eropa Timur.
Sebenarnya semasa Marx masih hidup pun, sudah bermunculan tulisan yang meramalkan kebangkrutan pemikiran Marx, tetapi pada saat bersamaan pula muncul para pembela dan pendukung Marx yang menganggap Marxisme justru sebagai harapan kesejahteraan dan keadilan umat manusia di masa depan. Sampai hari ini pun, diskusi dan debat pro dan kontra Marxisme berkepanjangan tidak henti-hentinya. Suar Suroso dalam bukunya ini berargumentasi luas dan mendalam mengenai topik maha-besar ini. Kita mempersilakan para pembaca sebebas-bebasnya menilai dan menafsirkan posisi dan sikap Penulis terhadap Marxisme tersebut. Suar Suroso pun telah menulis Kata Pengantar gamblang dan terbuka yang dapat menjelaskan di mana dia berdiri dan ke kubu mana dia berpihak.

Di sini Penerbit tidak akan menulis Kata Pengantar lagi – tetapi lebih cenderung mendampingi Penulis dengan sebuah renungan-singkat dan melihat debat ideologi itu dari suatu jarak tertentu. Kami tidak melibatkan diri langsung dalam pertarungan dua kubu itu – namun ini tidak berarti Penerbit netral tidak berpihak. Penerbit jelas berpihak ideologi yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, entah apa pun label politik yang mau dikenakan untuk wawasan “kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat” tersebut.
Seperti kita tulis sebelumnya, para pendukung Kapitalisme dan Pasar Bebas merasa yakin telah mendapatkan bukti kegagalan komunisme. Faktanya: adikuasa Soviet Uni dan negeri-negeri Eropa Timur bubar-jalan – sebaliknya kaum komunis tentu tidak mengakui kegagalan Marxisme sebagai ideologi, melainkan hanya mempersalahkan praktek pengelolaan birokrasi yang keliru oleh para birokrat Partai sebagai sumber “kegagalan” itu. Dalam pada itu, pada saat Kapitalisme disanjung-sanjung sebagai ideologi yang paling unggul dan benar, justru sekarang di tahun 2008-2009 setumpuk tahi-sapi paling bau dilempar ke muka Fukuyama, Huntington dan semua pendukung Kapitalisme dan Pasar Bebas di Amerika. Seantero penduduk adikuasa Amerika Serikat sekarang nyata-nyata terpuruk parah sekali dalam krisis ekonomi-keuangan sampai ke titik paling rendah. Apa lagi yang tersisa dari keunggulan mutlak Kapitalisme?
Mulai dari penduduk awam atau pegawai kecil negeri dan swasta, sampai pada para CEO Korporasi raksasa mulai hidup dalam serba kekurangan, mulai merasakan kesengsaraan kemiskinan. Cicilan sewa-beli rumah dan mobil tidak mampu dibayar, asuransi pensiun di masa depan anjlok karena terbawa-bawa menginvestasi tabung-an pada perusahaan saham yang bangkrut; usaha-usaha kecil pada gulung-tikar. Selama ini rupanya tidak disadari, bahwa keunggulan konsep Pasar Bebas kapitalisme dalam praktek dengan sendirinya berarti juga Bebas Keserakahan. Satu prosen elit kapitalis-besar sebebas-bebasnya mengantongi kekayaan 99 prosen penduduk de­ngan berbagai praktek sistem finansial – menghimpun modal, memanipulasi saham, menyalah-gunakan tabungan/asuransi pensiun para pencari nafkah, dsb, dsb. Tetapi para elit kapital besar ini jelas tidak sesengsara seperti rakyat awam. Bermilyar dolar masih di kantong mereka, sebaliknya bagi rakyat awam jatah yang diterima dengan royal tidak lain adalah pengangguran massal.

Kita di sini tidak berkepentingan menjatuhkan vonnis gagal terhadap Kapitalisme atau pun terhadap Marxisme, Komunisme, Sosialisme. Tetapi karena tidak netral, kita misalnya masih tetap mengharapkan “Sosialisme Tiongkok” di RRT yang masih menganut Marxisme mampu menang dan mencapai garis final lebih dulu sebelum para pesaingnya. Kita mendapatkan kesan kuat di Tiongkok Baru sekarang seakan kubu MacDonald-Starbucks sedang berpacu dalam lomba-persahabatan dengan Marxisme dan Sosialisme Tiongkok. Mungkin saja ada yang berkata, hal itu tidak perlu terlalu dikhawa-tirkan karena ada kontrol ketat oleh Partai dan Pemerintah. Mudah-mudahan demikianlah adanya.
Apa pun yang dikerjakan di sana, semua itu urusan mereka sendiri. Bagi kita yang paling penting adalah mengkaji bagaimana dengan Indonesia dan Rakyat kita sendiri yang ikut sengsara terseret-seret oleh krisis global kubu yang dikatakan paling unggul sekarang ini.

Sejak awal kita proklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Republik Indonesia berikut kaum inteligensianya langsung terlibat arena pertarungan Perang Dingin dua kubu besar itu. Mungkin berlaku di wilayah lain di dunia, tetapi bagi Indonesia tidak benar Perang Dingin telah berakhir hanya karena Uni Soviet sudah bubar. Sampai hari ini pun paradigma Perang Dingin sejak kita merdeka berkelanjutan sambung-menyambung dan masih terus dibikin-bikin sebagai issue aktual yang berbahaya. Ingat riwayat Pesindo dan macam-macam Front, lantas juga program Re-Ra semasa revolusi bersenjata, Peristiwa Madiun 1948, Razia Agustus 1952, dan puncaknya Peristiwa G30S-1965 berikut jatuhnya Presiden Soekarno – butir-butir yang tragis dalam sejarah nasional kita, tetapi rentetan rekor kemenangan bagi demokrasi Barat.
Elit politik kita yang sejak awal kemerdekaan berada di dalam wilayah pengaruh sosial-demokrasi Barat ternyata dengan sadar mengendorse paradigma Perang Dingin tersebut, dengan catatan mayoritas elit-politik kita lebih banyak berpihak pada kubu Amerika atau Kapitalisme Pasar Bebas, bahkan sejak 1965 mutlak berhasil menang gilang-gemilang memusnahkan tuntas kubu kiri sebagai lawan sampai ke akar-akarnya.
Kita tentu bertanya, sudahkah makmur dan sejahtera Rakyat kita yang selama masa jendral Suharto dan era reformasi dipimpin oleh elit-politik yang anti Marxisme/Komunisme/Sosialisme? Sudahkah Rakyat makmur-sejahtera setelah kubu kiri dikejar-kejar dan ditum-pas? Semua orang yang jujur dan netral tanpa berpihak kubu mana pun, pasti dapat menjawab pertanyaan sederhana itu.
Menarik mengkaji elit politik kita yang pro “demokrasi Barat” dan sangat anti Marxisme/Komunisme/Sosialisme. Kita lihat betapa positifnya perkembangan ABRI kita sekarang. Panglima ABRI baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa paradigma TNI yang dianut sekarang adalah: “Bersikap netral. TNI tidak lagi terlibat dalam usaha dagang, tidak ikut aktif dalam politik, tidak memihak partai politik mana pun”.

Berpolitik dan memihak parpol mana pun tegas-tegas dilarang, akan tetapi memihak paradigma Amerika yang anti Marxisme/Komunisme/Sosialisme rupanya sama sekali tidak dilarang. Kita tahu bahwa ABRI kita diharuskan menjadi pengawal Pancasila, tetapi rupanya siapa pun boleh-boleh saja menjadi agen sukarela kubu demokrasi barat à la Amerika. Bukankah cukup sering kita men-dengar ucapan petinggi aparat keamanan untuk tidak henti-hentinya menumpas kubu Marxisme/Komunisme/Sosialisme, bahkan dianjurkan terus “mewaspadai anak-anak PKI”.

Berprinsip azas demokrasi, kita pun mempersilakan para pejabat yang merasa perlu terus mewaspadai anak-anak PKI dan juga kemungkinan bangkitnya kembali PKI. Hal itu tentu bertujuan demi kesejahteraan Rakyat Indonesia. Karena itu, biarlah para mantan pejabat Orde Baru Suharto – juga pejabat yang sekarang masih aktif – bersama istri dan anak-anaknya sendiri, berikut cucu anak-kemenakan turun-temurun, terus tidak henti-hentinya mewaspadai anak-anak PKI sambil mencegah munculnya kembali bahaya PKI.
Tetapi kita tentu bertanya lagi, apakah Rakyat Indonesia sudah dan akan makmur-sejahtera setelah elit kita setia turun-temurun berpihak pada paradigma anti Marxisme berikut anti-PKI, setelah berhasil menumpas tuntas kubu kiri?

Kita jawab positif: nihil! Semua nol besar!

Baik kubu kiri yang selalu menjadi underdog dan tidak pernah punya kesempatan berkuasa, mau pun kubu kanan yang permanen dominan dan selalu dalam posisi berkuasa, tidak pernah berhasil memberikan keadilan dan kesejahteraan pada Rakyat – lebih-lebih mulai jendral Suharto berkuasa mutlak sampai ke era reformasi hari ini. Yang pa-ling berhasil dicapai rejim Suharto adalah menjadikan sekumpulan elit kita menjadi multi-milyuner dolar. Lantas tugas menumpas kubu kiri perlu sekali dipraktekkan terus-menerus, supaya para elit milyu-ner dolar tidak terganggu dan dengan aman bisa terus berkuasa.

Bukankah sudah waktunya kita bersama merenungkan apa sebab Rakyat kita tetap masih sengsara walaupun elit penguasa sudah menumpas Marxisme/Komunisme/Sosialisme dan sepanjang hayatnya sudah setia menganut Demokrasi & Pasar Bebas à la Amerika?
Kesalahan berat kita dan paling utama adalah bahwa kita selalu menjadi epigon, penggembira tukang hura-hura, pendukung babi-buta, bahkan penyontek yang berorientasi pada kubu-kubu di luar kita, entah itu kubu kiri atau kubu kanan. Sejak September 1965, rejim Suharto dengan sadar melepaskan prinsip kemandirian dan berdikari, dan menjadikan Pancasila compatible dengan Pasar Bebas Demokrasi Amerika. Elit politik kita sadar atau tidak sadar dalam retorika memihak Rakyat, dalam praktek elit-politik atau pejabat tinggi sibuk mengurus kantong sendiri. Dengan gemilang elit kita berhasil menjadikan diri makmur-sejahtera, cukup banyak di antara mereka menjadi milyuner dolar di tengah kemiskinan Rakyat. Kita lihat sendiri, di tengah-tengah Rakyat pada saat ini hidup terpuruk, elit kita masih tetap mampu menggelindingkan berbagai proyek tril-yunan, mulai dari shopping-mall mewah-mewah, berbagai proyek TV/mass-media, program memenangkan pemilu, temasuk iklan politik untuk menjadi Presiden. Semua itu dimungkinkan karena pasti ada uang trilyunan dalam kantong.

Penguasa yang berazas Pancasila dan menganggapnya sejalan de­ngan “prinsip demokrasi Barat” tidak henti-henti berjanji tentang kesejahteraan dan keadilan bagi Rakyat; murah sandang-pangan, turun harga dan naiknya produksi BBM, menjadi exportir beras dan sebagainya. Namun semua janji indah tidak pernah solid terwujud, yang dicapai paling-paling hanya keberhasilan semu belaka atau sukses sesaat saja, padahal Rakyat memang tidak membutuhkan janji-janji bagus macam-macam.
Kesejahteraan dan Keadilan bisa menjadi kenyataan hanya bila diusahakan oleh Rakyat sendiri. Penguasa/Pemerintah tidak perlumengobral janji, yang penting dikerjakan adalah memberdayakan Rakyat mandiri agar Rakyat sendiri bekerja dengan penuh inisiatif untuk menyejahterakan diri sendiri. Tugas Pemerintah seyogia­nya lebih terfokus mengfasilitasi kemandirian Rakyat untuk bisa berdikari dan mampu menjadi produktif.
Syarat utama dan mutlak untuk itu tentulah menegakkan Prinsip Kemandirian lebih dulu – mandiri politik ideologis terhadap kubu mana pun di luar Indonesia, sebab dengan sedih kita menyaksikan betapa prinsip Mandiri Bung Karno sejak 1945, mulai September 1965 dibuang ke tong-sampah oleh jendral Suharto sehingga Indonesia sekarang sepenuhnya tergantung pada kapitalisme global dunia.


Untuk mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan bagi Rakyat, kita mutlak membebaskan diri dari ketergantungan pada ideologi mana pun dari luar, bebas dari paradigma Perang Dingin – selanjutnya kembali mengangkat tinggi-tinggi ideologi bermartabat mandiri dan berdikari di segala bidang, politik-ekonomi, sosial-budaya, sebagaimana sudah dirumuskan dalam Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti Bung Karno. Kita tidak memihak parpol mana pun, juga tidak memihak ideologi mana pun dari luar, apalagi mengkhayalkan “strong leadership” gaya Suharto, jagonya Golkar di masa lalu yang sampai hari ini masih tetap digendong-gendong terus. Strong leadership à la Suharto alias “kediktatoran dengan senyum” yang cuma menguntungkan selapis elit dan para kroninya harus ditolak keras – strong leadership tentu oké sekali tetapi hanya yang konsekuen bermartabat mandiri dan mengutamakan Rakyat. Yang sangat diperlukan Rakyat kita adalah keberpihakan dan mempraktekkan konsekuen prinsip Berdikari dan Kemandirian Indonesia – itulah Kedaulatan Rakyat sejati yang kita dambakan bersama.
Penutup Renungan

Selain Kedaulatan Rakyat, juga Kedaulatan Hukum dalam kaitan keamanan negeri dan individu setiap warganegara Indonesia tanpa kecuali harus ditegakkan dan dipelihara. Sinyalemen-sinyalemen tentang bahaya apa pun, termasuk bahaya PKI dan anak-anak PKI, harus serius diperhatikan dan ditindak-lanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Untuk itu, sebagai negara hukum kita memiliki aparat Pengadil-an, Kepolisian dan Kejaksaan. Semua kasus dengan unsur pidana apa pun – termasuk kriminalitas politik – harus diputuskan lewat Pengadilan. Vonnis harus dijatuhkan sesuai kejahatan yang diperbuat.
Sinyalemen-sinyalemen yang dilontar ke publik tanpa tindak-lanjut apa-apa akan menimbulkan keresahan. Benar-benar resah atau keresahan pura-pura, bisa juga banyak orang jadi bosan – akhir-nya si­nyalemen-sinyalemen tanpa ujung-pangkal seperti itu dianggap sepi oleh masyarakat. Kosong, cuma ramalan para prophets of doom, ocehan para dewa peramal kiamat, ramalan mengerikan yang tidak kunjung tiba. Hanya yang mengucapkan sinyalemen tahu apa motif latar-belakang dari segala ucapannya pada publik. Dari segi mukadimah UUD yang ingin mencerdaskan bangsa, hal seperti itu sangat negatif. Masyarakat tidak terdidik pada kenyataan yang ada, melainkan pada fakta semu yang dijejal-jejal dan harus dianggap sebagai kenyataan. Padahal seluruh masyarakat perlu bersikap realis­tik untuk menangani segala masalah sesuai fakta yang ada – bukan realitas rekayasa hasil kutak-katik benak sendiri.
Berkali-kali kita ulangi di sini, Indonesia dan semua orang Indonesia – tentu terutama sekali seluruh aparat keamanan dan pengadil-an – harus konsekuen kukuh pada identitas Indonesia sendiri, bersikap Mandiri demi kepentingan Indonesia dalam mengurus segala masalah: kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, juga segala urusan dan kasus di bidang keamanan, politik dan ideologi. Kita perlu betul-betul terbebas dari ideologi luar, bebas dari paradigma Perang Dingin yang kontra-produktif bagi Rakyat dan Negeri.
Itulah renungan-singkat kita pada saat mengkaji mana yang unggul antara Marxisme dan Kapitalisme; mana paling bermanfaat bagi Rakyat kita.
          Joesoef Isak, ed.
Subowo bin Sukaris
Hasta Mitra Updated at: 5:09 PM

No comments :