Oct 27, 2011

Pramoedya Ananta Toer di Amerika Serikat

 Pramoedya Ananta Toer di Amerika Serikat


Barulah di usia saya yang lanjut – 74 tahun – saya untuk pertama kali mendapat kesempatan menjejakkan kaki saya di bumi Amerika musim semi pada tahun 1999 selama dua bulan. Ada sebabnya mengapa saya harus menunggu sekian lama. Pada paroh pertama usia saya, di Amerika ada McCarthy yang tidak memungkinkan orang seperti saya masuk ke Amerika; pada paroh kedua usia saya di Indonesia ada jendral Suharto, seorang McCarthyist sejati, yang tidak memungkinkan saya meninggalkan tanah air saya karena sepanjang kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade seluruh tanah-air saya sendiri menjadi penjara bagi saya.
      Setiba di Amerika, ketika untuk pertama kali menghirup udara Amerika merdeka, saya betul-betul merasa sebagai pemenang. Menang karena merasa sudah memenangi segala bentuk penindasan di tanah-air, berhasil pergi jauh dari Suharto. Lega dapat mengisi penuh paru-paru dengan udara demokrasi dengan kesadaran yang tidak pernah terlupakan, bahwa inilah tanah Amerika yang telah melahirkan rohani-rohani paling mulia seperti Abraham Lincoln dan Thomas Jefferson. Rohani-rohani itu pulalah yang telah melahirkan Amerika dan menyumbang kepada dunia wawasan pencerahan tentang kebebasan, tentang demokrasi, tentang martabat kemanusia­wian. Namun saya pun sadar bahwa saya berada hanya di salah satu sudut kecil di negeri yang luas itu. Keluar dari sudut kecil yang cerah itu, seluruhnya remang-remang bahkan hitam kelam. Kegelapan menjadi berkepanjangan, dominan menyelimuti alam pikiran sudut terang-benderang yang pernah dibangun Abraham Lincoln dan Thomas Jefferson.
     Oh, Amerika, mengapa jadi begini? Ke mana itu semangat Declaration of Independence?
     Saya pernah membaca dan saya percaya apa yang saya baca, bahwa kriteria di Amerika sebagai warganegara yang baik hanya memerlukan dua syarat. Satu membayar pajak, dua tidak melanggar hukum. Sesudah memenuhi dua syarat itu, warga Amerika bebas berpikir dan bebas menyatakan pendapat. Silakan pilih agama apa saja, keyakinan politik apa saja. Saya melihat keadaan seperti itu berjalan di Amerika untuk mana Amerika memang pantas mendapat label sebagai kampiun demokrasi. Saya sendiri kemudian sejak mulai berkarya mengarungi wawasan budaya yang saya yakini, lantas mulai juga mendapat label, i.e. “kiri” – “komunis” – “anti Amerika”, “anti kapitalisme” dan sebagainya. Semua itu gara-gara saya tidak membenarkan Amerika menggunakan standard ganda dalam aplikasinya memberlakukan demokrasi. Sangat indah prinsip-prinsip demokrasi berjalan dan berlaku di Amerika, tetapi rupanya demokrasi itu hanya berlaku bagi Amerika sendiri. Standard lain diberlakukan bagi negeri-negeri dunia ketiga dan secara khusus bagi Indonesia yang melimpah kekayaan sumber-alamnya dan strategis sekali posisinya dari segi kepentingan politik dan militer Amerika. Para penguasa di Amerika menilai di Indonesia hanya ada demokrasi bila Indonesia mendukung paradigma kepentingan kapitalisme Amerika, bila berlayar di arus paradigma Perang Dingin yang isinya mutlak harus anti-komunis sedunia, dan sesudah 11 September tahun lalu paradigma anti-komunis itu berkembang mendapatkan tugas tambahan: anti-teror Islam Alqaedah. Segala funds and forces berikut kecanggihan intelligence-nya dikerahkan dengan harga berapa pun untuk menegakkan panji-panji paradigma Amerika itu : kepentingan kapitalisme Amerika di atas segala-galanya, sebab itulah yang demokrasi.
     Saya tidak menyembunyikan sikap saya yang – bukan anti Amerika – akan tetapi anti politik Amerika, anti kapitalisme Amerika dan negeri mana pun, termasuk kapitalisme di negeri saya sendiri. Ciri kapitalisme inheren mempunyai watak-bawaan kekerasan, bertentangan dengan martabat manusia beradab – merebut kekayaan dan keuntungan hanya bagi kepen­tingan diri sendiri dengan cara tanpa nurani merampas milik orang atau bangsa lain. Saya menentang kapitalisme itu. Melihat jauh ke belakang, hal ini kelihatan wajar karena memang ada asal-usul sejarahnya. Wawasan mencari keuntungan yang dibarengi kekerasan dimulai di abad 15 sejak Islam terusir dari Spanyol. Paus “dengan adil” membagi kekayaan dunia selatan bagi dunia Barat yang baku-tarung sengit merebut keuntungan, ketika itu terutama rempah-rempah yang berharga bagaikan emas. Bagian barat Tanjung Verde oleh Paus di-alokasikan kepada Spanyol dan bagian timur bagi Portugis. Untuk itu Columbus terdampar di Amerika, sedangkan kapal-kapal Portugis mulai memasuki Nusantara, gugusan kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Kelakuan serakah menguras kekayaan bangsa lain untuk kepentingan diri sendiri – dengan istilah modern disebut kapitalisme – selalu dilakukan berbareng dengan watak-bawaannya, kekerasan. Di benua Amerika, suku Indian ditumpas, ribuan kulit-hitam diangkut dari Afrika – lebih 10% mati dalam perjalanan laut – semua itu demi kepentingan pemilik modal besar, mula-mula bagi raja-raja feodal kemudian beralih kepada para pengganti raja, elit burjuasi. Kita kenali semua fenomena itu yang di zaman modern tercatat sebagai sejarah perang-perang kolonial yang melahirkan kolonialisme, kapitalisme dan memuncak sampai kepada imperial­isme.
     Bukan rahasia bahwa saya menjadi pendukung Sukarno – proklamator kemerdekaan dan presiden pertama kita. Dia menentang kapitalisme, menentang imperialisme, dia mobilisasi gerakan pembebasan Asia-Afrika, dia juga berdiri di baris paling depan menentang perang Vietnam. Dunia Barat mengenalnya terutama dari satu ucapannya “go to hell with your aid!” Barat lantas menyederhanakan bahkan mem-vulgerkan teriakan Sukarno itu sebagai agitasi politik anti Barat. Sebagai nasionalis ber­budaya, ucapan Sukarno bukanlah sama sekali suatu pernyataan politik semata, tetapi lebih penting merupakan pernyataan budaya. Itu adalah suatu wawasan, suatu state of mind. Dia mau mendidik bangsanya untuk tidak menjadi bangsa pengemis! Dia mau menyetop pengemisan karena pada saat itu pun utang kita sudah mencapai 3.5 milyar dollar, suatu angka relatif besar. Tetapi begitu Sukarno tersingkir, konsep ekonomi pengemis­an menggantungkan diri pada negeri-negeri kapitalis, lantas menjadi kebijakan resmi. Pemerintah di bawah pimpinan seorang sahabat Amerika, jendral Suharto, menjadi pengemis utang. Bank-bank dan perusahaan-perusahaan­ swasta berikut pemerintah (BUMN) ramai-ramai membangun kesejah­teraan dengan konsep mengemis utang. Terciptalah pembangunan ekonomi yang pesat berkat utang, dan kemakmuran yang semu. Itulah yang disebut sebagai sukses pembangunan Konsep Suharto.
Sekarang saya sampai kepada anak-cucu dan juga tiap-tiap kepala rakyat Indonesia yang 200 juta memikul beban untuk membayar hasil mengemis sebesar tidak kurang dari140 milyar dollar. Sudah dengan sendirinya IMF pa­ling tahu bagaimana menyelesaikannya, merekalah yang men-dikté konsep-konsep untuk meng­atasi­nya. Demi kepen­tingan siapa? Indonesia sebagai lahan sumber-alam kaya-raya tidak boleh ambruk karena pemilik modal besar perlu terus melanjutkan menimba kekayaan alam Indonesia.
     Sukarno juga dituduh anti kebudayaan Barat karena pernah melarang musik “ngak-ngik-ngok“. Secara vulger pernyataan Sukarno itu diartikan sebagai anti musik jazz, anti The Beatles, anti rock’n roll yang sedang populer ketika itu, pendeknya anti kebudayaan Barat. Padahal ketika itu Sukarno sedang keras bekerja mewujudkan apa yang dia selalu ucapkan dalam bahasa Inggris sebagai nation bulding and character building. Dia mau membang­kitkan potensi dan dinamika generasi muda untuk mem­bangun Indonesia baru. Untuk itu dia tidak memerlukan musik “ngak-ngik-ngok”, musik mendayu-dayu, musik lembek, cèngèng sentimental. Tidak diberitakan bahwa Sukarno menganjurkan agar dalam mencari hiburan hendaknya sekaligus juga menghaluskan rasa estetika, dia minta anak-anak muda kita agar mendengar­kan musik Barat genre yang lain. Mengapa ngak-ngik-ngok yang menina-bobokan? Mengapa tidak Beet­hoven, Brahms, atau opera-opera Verdi dan Puccini yang penuh dinamika dan patriotisme? Mengapa tidak Strauss kalau mau musik ringan?
     Tetapi Sukarno tetap tidak dimengerti, dia dihitamkan oleh dunia Barat habis-habisan semasa hidupnya dan sampai sekarang tidak henti-hentinya. Coûte qe coûte dia – layaknya Kennedy bersaudara – harus minggir, dia harus turun dari pentas politik sejarah. Dia duri dalam daging dalam konsep Perang Dingin Barat, dia bertentangan dengan paradigma McCarthy dan Dulles bersaudra, dia menentang perang Vietnam, dia tolak thesis McNamara tentang teori kartu domino yang ternyata memang omong-kosong, dia tolak intervensi Eisenhower, dengan singkat dia berhadapan dengan semua paradigma perang dingin yang masih terus berlanjut dibawah Presiden Bush yang sekarang.
     Yang sama sekali sudah di luar batas adalah tuduhan bahwa Sukarno anti Barat. Sukarno berpendidikan Barat, seluruh isi otaknya bergelimang dengan wawasan Barat, dia menyerap sepenuhnya idee-idee Aufklärung. Abraham Lincoln dan Thomas Jefferson menjadi ilham dalam perjuangan membebaskan bangsanya, tetapi kakinya berpijak dengan kukuh di bumi Indonesia. Sukarno menerima demokrasi tidak sebagaimana Barat mempraktek­kannya. Pengalaman mengajarkan ­kepadanya bahwa rakyat tertindas yang menuntut kemerdekaan dan reform sosial, di dalam alam demokrasi Barat selalu menarik tali di ujungnya yang paling pendek, alias selalu kalah. Dia tidak percaya pada mekanisme demokrasi bahwa “setengah tambah satu” membenarkan mayoritas menguasai yang lemah. Kapan yang lemah bisa memperbaiki nasibnya dengan demokrasi seperti itu. Sukarno memerlukan demokrasi yang lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat, democracy with leadership, yang kemudian dikenal dengan “Demokrasi Terpimpin”. Serta merta dia mendapat label diktator, tanpa pendalaman bahwa pada saat yang sama kekuasaan rieel sesung­guhnya berada di tangan militer. Di Eropa dan Amerika, demokrasi teruji (“disosialisasikan”) dalam praktek selama seabad lebih sebelum dia menjadi sistem mapan seperti yang kita kenal sekarang. Demokrasi Terpimpin Sukarno baru berjalan dalam percobaan beberapa tahun sudah mati dalam masa balita-nya, konseptornya digulingkan dan ratusan ribu pendukungnya dibantai. Demokrai Terpimpin tidak pernah mendapat kesempatan yang cukup untuk membuktikan manfaatnya bagi rakyat yang memerlukan keadilan dan kesejahteraan. Di masa puncaknya Perang Dingin, Barat memang hanya bisa melihat dalam diri Sukarno seorang musuh besar, tidak mampu dan tidak mau lagi Barat mengakui bahwa Sukarno adalah seorang nasionalis Indonesia yang menolak komunisme, menolak kapitalisme. Yang juga tidak diketahui di Barat, pada saat menyusun Konstitusi untuk Republik yang akan didirikan pada tahun 1945, dia – sebagai muslim yang baik – menolak Indonesia menjadi negara Islam meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam.

Pada saat mencorat-coret essay pendek ini, saya teringat pada tayangan CNN yang saya lihat dua minggu yang lalu. Terharu saya melihat Amerika berduka memperingati musibah 11 September setahun yang lalu itu. Dalam sehari bangunan kembar pencakar langit WTC ambrol dan tigaribuan orang tewas seketika secara mengenaskan sekali. Tidak pernah adikuasa Amerika yang perkasa mengalami tragedi mengerikan seperti itu di buminya sendiri. Di bekas tempat berdirinya dua gedung itu nampak tanahnya rata dan bersih, tidak ada lagi tumpukan puing yang entah berapa ribuan ton banyaknya. Suatu gambar symbolik yang memberi pelajaran bagus sekali bagi Indonesia. Rejim militeris Suharto yang ambrol 1998, meninggalkan ruines sampah busuk, kekuatan reformasi sekarang mau membangun demokrasi. Mereka membangun demokrasi di atas sampah tanpa membersihkannya terlebih dulu.
      Saya melihat juga spanduk besar membentang di tempat peringatan: We will never forget. Suatu peristiwa kekerasan yang memang tak akan terlupakan dan jangan pernah dilupakan sepanjang masa. Kita pun di Indonesia memperingati di bulan September yang sama suatu musibah yang disebut “Peristiwa 30 September 1956”. Sejak hari itu, Indonesia sosial-politik berubah total secara substantif, bahkan peristiwa September 1956 itu telah mengubah konfigurasi pentas politik dunia. Tentu atas kesenangan jago-jago Perang Dingin, berkat kemenangan mutlak paradigma McCharty yang menemukan dalam diri Suharto seorang pelaksana McChartyism paling sukses di lapangan. Dokumen-dokumen intelligent yang di-declassified berbicara sendiri betapa CIA memainkan peranan besar dalam merealisasi musibah itu. Indonesia dengan berhasil gemilang diubah menjadi client state of American capitalism dan sub-fascisme Dunia Ketiga. Kita pun, para korban September 1965, berkata We will never forget, bahkan kita tambahkan We will never forgive! Musibah September ‘65 di Indonesia bukan terjadi dalam satu hari, melainkan selama tigapuluh tahun lebih. Korban yang dibantai bukan ribuan tetapi ratusan-ribu, ditambah lagi penderitaan berjuta orang yang dijebloskan dalam penjara tanpa proses apa pun, termasuk Presiden Sukarno.
     Presiden Bush yang memimpin Amerika sekarang adalah orang yang paling tidak bisa melupakan musibah 11 September, dia dengan kontan membalas kekerasan dengan kekerasan. Kita di Indonesia pun mempunyai rasa dendam yang mendalam atas kekerasan dan kekejaman Suharto, tetapi kita tidak ingin membalas dendam, terpikir pun tidak. Kita dendam untuk mencegah kekerasan dan kebiadaban tidak terulang lagi, kita dendam keras untuk membangun karakter bangsa yang manusiawi dan beradab.
     Sadar atau tidak sadar, kekerasan dan apa yang disebut konflik-konflik politik sebenarnya sudah berada di wilayah kebudayaan. Apa yang terjadi sekarang merupakan pertarungan dua wawasan : di satu pihak paradigma kapitalisme dengan watak keserakahan dan kekerasan – untuk mudah dimengerti saya menamakannya McCarthyism – berhadap-hadapan di lain pihak dengan wawasan kebebasan, humanisme dan human dignity sebagaimana dengan mudah dapat kita tangkap semangatnya dalam The Declaration of Independence. Amerika berhadapan dengan Amerika, yang tidak beradab berhadapan dengan yang bermartabat, prinsip lawan prinsip. Pada saat Bush menyebar bom di atas kepala rakyat yang tak bersalah di Irak dan di atas kepala-kepala islam Alqaedah yang dikatakan teroris, pada hakekatnya Bush menjatuhkan bom di atas kepala rakyat Amerika sendiri. Dua Amerika yang saya maksudkan saling berhadapan, bukanlah the hawks dan the doves karena designasi seperti itu tidak akurat, dua-duanya masih mengemban paradigma kapitalisme yang sama, cuma aplikasinya membedakan dua kubu itu.
     Sukarno memberikan rumusan yang lebih tepat dan lebih ilmiah : the old established forces kontra the new emerging forces. Nilai-nilai lapuk yang mapan dan terus mencoba bertahan melawan nilai-nilai pembaharu yang terus mendesak maju. Dalam kunjungan saya ke Amerika saya berjumpa orang-orang yang mewakili kubu pembaharu itu, betul-betul kindred spirits sejati dalam prinsip-prinsip kebebasan dan kemanusiaan. Namun saya sedar bahwa kubu the evils masih dominan menguasai negeri kelahiran The Declarationof Independence.
      Bolehlah kiranya saya mengappeal di sini: ingat-ingatlah lagi dan kembalilah pada prinsip-prinsip the founding fathers yang telah mem­­bebaskan Amerika dari kolonialisme dan perbudakan. Dari Amerika saya harapkan peranannya untuk membantu Dunia Ketiga menegakkan sistem demokrasi yang dipilihnya terbaik bagi dirinya. Amerika mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melakukan itu. Selama paradigma usang mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri masih tetap berlaku, maka selama itu kita masih jauh dari kebebasan dan perdamaian. Kekuatan jahat memang bisa bertahan lama, tetapi tidak selama-lamanya. Saya optimis the new emerging forces, pemikul kebebasan dan kemanusia­an akan meluas dan tampil ke depan.
****


____________________

Pramoedya Ananta Toer, penulis, ex tahanan politik, etc,  untuk pertama kali selama dua bulan berkunjung ke Amerika pada musim semi tahun 1999. Di atas ini dia menuliskan beberapa kesannya dan pendapatnya tentang Amerika, tentang kebebasan dan tentang demokrasi.
Subowo bin Sukaris
Hasta Mitra Updated at: 11:48 AM

No comments :